Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kebijakan Moneter dan Keuangan

Kebijakan Moneter dan Keuangan

16 November 2004 Mata Kuliah Perekonomian Indonesia Universitas Darma Persada FE3130

More Decks by Universitas Darma Persada 2015-2018

Other Decks in Education

Transcript

  1. Kebijakan Moneter dan Keuangan
    Mata Kuliah Perekonomian Indonesia
    Universitas Darma Persada FE3130
    16 November 2004
    Drs. Dadang Solihin, MA

    View Slide

  2. dadang-solihin.blogspot.com 2

    View Slide

  3. dadang-solihin.blogspot.com 3
     Dadang holds a MA degree (Economics), University of
    Colorado, USA. His previous post is Head, Center for
    Research Data and Information at DPD Secretariat
    General as well as Deputy Director for Information of
    Spatial Planning and Land Use Management at
    Indonesian National Development Planning Agency
    (Bappenas).
     Beside working as Assistant Professor at Graduate
    School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo,
    Japan, he also active as Associate Professor at University
    of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
     He got various training around the globe, included the
    Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan
    (2004); Developing Multimedia Applications for Managers,
    Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy
    Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local
    Government Administration Training Course, Hiroshima,
    Japan (2001); and Regional Development and Planning
    Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published
    more than five books regarding local autonomous.
     You can reach Dadang Solihin by email at
    [email protected] or by his mobile at +62812 932
    2202

    View Slide

  4. Materi
     Pembangunan Sektor Moneter dan
    Keuangan Sejak 1966
     Perbandingan Indonesia Singapura,
    Malaysia dan Thailand
     Apakah Indonesia Negara "Monetaris“?
     Semakin Mengakar dan Semakin
    Canggihnya Sistem Keuangan
     Tarik-menarik antara Regulasi dan
    Pengendalian serta Liberalisasi dan
    Operasi Pasar Terbuka
    4
    dadang-solihin.blogspot.com

    View Slide

  5. www.dadangsolihin.com 5
    Pembangunan Sektor Moneter dan
    Keuangan Sejak 1966
    1. Indonesia tidak pernah berhasil menyamai
    tetangganya, yaitu Singapura, Malaysia dan
    Thailand, dalam menciptakan lingkungan yang
    secara konsisten memiliki inflasi yang rendah.
    2. Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara yang
    setia bersikap sebagai kaum "monetaris".
    3. Semakin mengakar dan semakin canggihnya sistem
    keuangan.
    4. Dalam perumusan kebijakan keuangan terdapat
    tarik-menarik antara regulasi dan pengendalian di
    satu sisi dan liberalisasi dan operasi pasar terbuka
    di sisi yang lain.
    5. Indonesia disebut sebagai pengecualian terhadap
    proposisi yang diajukan dalam berbagai literatur
    tentang 'sequencing'

    View Slide

  6. www.dadangsolihin.com 6
    Perbandingan Indonesia Singapura,
    Malaysia dan Thailand
     Indonesia tidak pernah berhasil menyamai tetangganya, yaitu
    Singapura, Malaysia dan Thailand, dalam menciptakan
    lingkungan yang secara konsisten memiliki inflasi yang rendah.
     Khususnya selama periode boom ekonomi-yaitu seperti pada
    pertengahan dan akhir dekade 1970an dan pada akhir dekade
    1980an, terjadi tekanan inflasi yang hebat.
     Meskipun begitu, prestasinya patut dipuji, jika dibanding
    dengan periode sebelum tahun 1966 dan masih lebih baik
    dibanding kebanyakan negara sedang berkembang.
     Jika terjadi tekanan inflasi, otoritas moneter cepat dalam
    melaksanakan pengendalian. Setelah tahun 1980, inflasi
    berhasil ditekan hingga di bawah 10 persen.

    View Slide

  7. www.dadangsolihin.com 7
     Indonesia memiliki kredibilitas sebagai manajer ekonomi
    makro, suatu prestasi yang tidak pernah terbayangkan pada
    dekade 1960an.
     Lebih jauh, pada saat ini pemerintah mampu untuk
    mengendalikan inflasi dengan teknik-teknik yang lebih baik.
     Selama dekade 1970an, pilihan kebijakan pengendalian
    inflasinya sangat terbatas karena konsistensinya
    mempertahankan tingkat kurs yang tetap.
     Karena itu pemerintah sulit untuk mensterilisasi dampak
    moneter dari limpahan pendapatan minyak bumi.
     Demikian pula, penggunaan prinsip anggaran belanja
    berimbang, hingga tingkat tertentu mengganggu kebijakan
    ekonomi makro selama periode ini, meskipun dalam
    prakteknya prinsip tersebut jarang dipatuhi.

    View Slide

  8. www.dadangsolihin.com 8
     Kunci pengendalian inflasi selama periode 1974-
    1983 adalah campur tangan langsung yang sangat
    berlebihan terhadap perbankan, khususnya
    pertumbuhan kredit komersial mereka.
     Sejak awal dekade 1980an terjadi pergeseran
    secara bertahap, yaitu dari yang bersifat
    pengendalian secara langsung menjadi
    pengendalian menggunakan alat-alat yang tidak
    langsung.
     Meskipun pergeseran ini masih dalam proses, pada
    saat ini Indonesia jauh lebih siap untuk menghadapi
    gejolak eksternal yang tiba-tiba muncul dan lebih
    mampu untuk mempertahankan lingkungan yang
    memiliki inflasi yang rendah dan terkendali.

    View Slide

  9. www.dadangsolihin.com 9
    Apakah Indonesia Negara "Monetaris“?
     Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara yang setia
    bersikap sebagai kaum "monetaris".
     Cap yang kurang baik ini kadang-kadang dilontarkan oleh
    penentang pemerintah Orde Baru, yang menganggapnya
    sebagai pemerintah yang hanya berusaha menekan inflasi
    tanpa memperhatikan dampak ekonomi dan sosialnya.
     Meskipun pengendalian inflasi merupakan prioritas yang
    penting pada akhir dekade 1960an, dan selama periode ini
    terjadi banyak proses dislokasi, apa yang terjadi setelah ini
    hanya sedikit mendukung kritik tersebut.
     Pertumbuhan kembali terjadi dengan cepat, sehingga biaya
    sosial akibat terjadinya dislokasi hanya ditanggung dalam
    periode yang singkat.
     Ciri-ciri penting dari pemerintah ini tidak cukup untuk disebut
    monetaris: Pengetatan keuangan sering diterapkan, inflasi
    seringkali mencapai tingkat dua digit pada dekade 1980an dan
    pertumbuhan uang beredar sifatnya sangat tidak tetap.

    View Slide

  10. www.dadangsolihin.com 10
     Ekspansi kredit komersial juga bersifat sangat tidak
    tetap. Terdapat hubungan yang lemah antara tingkat
    pertumbuhan kredit dengan aktivitas ekonomi
     Tingkat pertumbuhan kredit secara riil menunjukkan
    gerakan yang bergejolak sejak pertengahan dekade
    1970an, sangat kontras dengan pertumbuhan GDP
    yang lebih merata.
     Dampak dari usaha periodik pemerintah untuk
    mengendalikan inflasi jelas terlihat, pada
    pertengahan dekade 1970an, pada tahun 1979-
    1980 (keduanya pada tingkat harga minyak
    internasional yang tinggi), 1983, 1987 (dalam dua
    tahun tersebut karena adanya devaluasi yang besar)
    dan pada tahun 1992.
     Pertumbuhan kredit yang sangat pesat, yang terjadi
    seiring dengan liberalisasi keuangan pada tahun
    1988 juga sangat jelas terlihat.
     Maka sekali lagi, gambaran ini sangat jauh dari ciri
    kaum "monetaris".

    View Slide

  11. www.dadangsolihin.com 11
    Semakin Mengakar dan Semakin
    Canggihnya Sistem Keuangan
     Berkaitan dengan transformasi struktural yang
    cepat, semakin mengakar dan semakin canggihnya
    sistem keuangan.
     Indonesia secara khusus memiliki struktur keuangan
    yang terkebelakang pada pertengahan dekade
    1960an, terutama dalam hal ukuran relatif agregat
    moneter konvensional dan dalam hal pilihan layanan
    keuangan yang tersedia.
     Pengendalian inflasi pada akhir dekade 1960an
    berhasil mengembalikan kepercayaan kepada mata
    uang dan terhadap proses restocking moneter.

    View Slide

  12. www.dadangsolihin.com 12
     Agregat moneter, relatif terhadap GDP, meningkat dengan
    cepat sejak akhir dekade 1960an, kemudian bersifat stabil
    selama masa pengetatan keuangan pada dekade 1970an, dan
    kemudian mulai meningkat kembali akibat reformasi ekonomi
    pada dekade 1980an.
     Pilihan layanan keuangan yang jauh lebih banyak mulai
    tersedia, khususnya akibat reformasi pada dekade 1980an.
     Sektor keuangan Indonesia secara relatif lebih terbelakang
    dibanding dengan tetangganya yang lebih maju, yaitu
    Malaysia, Singapura dan Thailand.
     Kapitalisasi pasar modalnya hanya merupakan bagian yang
    sangat kecil dibanding negara-negara ini (bahkan juga lebih
    kecil dari Filipina), sementara broad money base yang
    dimilikinya juga berkembang dengan lebih lambat.
     Sektor keuangan Indonesia sedang mengejar ketertinggalan
    ini, dan kelihatannya akan terus dikembangkan pada dekade
    1990an.

    View Slide

  13. www.dadangsolihin.com 13
    Tarik-menarik antara Regulasi dan Pengendalian
    serta Liberalisasi dan Operasi Pasar Terbuka
     Dalam perumusan kebijakan keuangan terdapat tarik-menarik antara
    regulasi dan pengendalian di satu sisi dan liberalisasi dan operasi
    pasar terbuka di sisi yang lain.
     Pada dekade 1970an, pendekatan pengendalian lebih dominan
    dibanding dengan pendekatan liberalisasi dan operasi pasar terbuka.
     Pemerintah harus memberikan respon yang cepat terhadap gejolak
    eksternal minyak bumi.
     Karena hanya memiliki sedikit instrumen kebijakan moneter dan
    sedikit pengalaman praktis dalam menggunakan berbagai instrumen
    ini, pemerintah mungkin dapat dipahami dalam memilih jalur regulasi.
     Tetapi juga terdapat motif yang lain terhadap dipilihnya jalur regulasi,
    sementara berusaha mengendalikan ekspansi moneter, terdapat
    keinginan untuk mendaur ulang paling tidak sebagian dari pendapatan
    minyak yang baru diperoleh melalui sektor perbankan, kepada
    nasabah-nasabah pilihan, khususnya petani beras, perusahaan milik
    negara dan usaha pribumi.

    View Slide

  14. www.dadangsolihin.com 14
     Pada dekade 1980an, fokus kebijakan berubah. Pemerintah
    tidak mampu mempertahankan subsidi kredit yang sangat
    besar dan terdapat semakin banyak kekhawatiran bahwa
    subsidi sering salah sasaran dan tidak memiliki efek
    pembangunan yang diharapkan.
     Selain memotong subsidi, otoritas moneter mulai mengurangi
    pengendalian langsung dan lebih mengandalkan instrumen
    kebijakan yang berorientasi pasar.
     Meskipun terdapat kesulitan akibat memburuknya terms of
    trade secara drastis sepanjang pertengahan dekade 1980an,
    proses reformasi tetap berlangsung dengan lambat.
     Dua paket reformasi besar selama dekade tersebut terpisah
    oleh jarak waktu lima tahun.
     Proses reformasi mengalami kemunduran dengan adanya dua
    Gebrakan Sumarlin, yaitu campur tangan pemerintah yang luar
    biasa besarnya dalam sektor keuangan. Meskipun dua
    kebijakan ini berhasil mencegah pelarian modal ke luar negeri,
    kebijakan ini bertentangan dengan filosofi deregulasi keuangan
    yang diumumkan oleh pemerintah.
     Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalan
    menuju liberasi keuangan adalah jalan yang panjang dan
    berliku-liku.

    View Slide

  15. www.dadangsolihin.com 15
     Dalam mengkaji perkembangan inflasi, sangat berguna jika kita
    mengamati faktor penentu perubahan base money.
     Faktor penentu ini dibagi ke dalam perubahan yang
    disebabkan oleh tiga faktor: transaksi fiskal oleh pemerintah,
    transaksi neraca pembayaran oleh bank sentral dan transaksi
    lainnya oleh bank sentral, yang kebanyakan dilakukan dengan
    sektor swasta dan agen pemerintah tertentu.
     Terdapat ketidakstabilan yang besar dalam ketiga deret data
    ini, dan data untuk tahun 1975 tidak ditampilkan karena
    terdapatnya ketidakjelasan akibat kekacauan yang ditimbulkan
    Pertamina.
     Meskipun begitu, terdapat beberapa hal penting yang bisa
    diamati.
     Pertama, neraca pembayaran secara rata-rata adalah
    penyumbang terbesar terhadap ekspansi base money,
    menyebabkan peningkatan rata-rata sebesar 25 persen untuk
    periode 1969 hingga 1991.
     Faktor ini secara khusus sangat penting selama periode
    kejayaan minyak btuni 1972-1980 dan kemudian juga baru-
    baru ini ketika neraca modal mengalami penguatan.

    View Slide

  16. www.dadangsolihin.com 16
     Kedua, anggaran belanja, justru mengakibatkan dampak yang
    sebaliknya, yaitu menimbulkan kontraksi, rata-rata sebesar-12
    persen. Hal ini tampak dengan jelas selama masa kejayaan
    minyak bumi.
     Sebaliknya, anggaran menyebabkan peningkatan base money
    selama masa resesi pada dekade 1980an. Praktek anggaran
    belanja berimbang pemerintah, dalam pengertian akuntansi,
    sangat besar berpengaruh terhadap munculnya kebijakan yang
    counter-cyclical.
     Namun demikian, sebagaimana yang akan kita lihat pada bab
    berikutnya, hal tersebut tidak selalu berlaku.
     Ketiga, transaksi lainnya biasanya menimbulkan dampak yang
    positif terhadap base money, yaitu menimbulkan kenaikan rata-
    rata sebesar 10 persen, dan tidak memiliki pola fluktuasi yang
    jelas."
     Karena itu, gambaran ini mendukung analisis yang sebelum ini
    tentang penyebab langsung inflasi selama masa Orde Baru.
     Kebanyakan inflasi dalam periode ini, faktor penentunya
    adalah neraca pembayaran, dan ketidakmampuan pemerintah
    untuk mensterilisasi dampak moneter dari neraca pembayaran.
    Sebaliknya, kebijakan fiskal sangat tidak signifikan
    pengaruhnya.

    View Slide

  17. www.dadangsolihin.com 17
    proposisiIndonesia disebut sebagai pengecualian terhadap
    yang diajukan dalam berbagai literatur tentang
    'sequencing'
     Indonesia disebut sebagai pengecualian terhadap proposisi
    yang diajukan dalam berbagai literatur tentang 'sequencing‘
     Menurut aliran pemikiran ini, dalam proses liberalisasi, neraca
    modal harus yang paling akhir dibebaskan atau dibuka, yaitu
    setelah pemulihan stabilitas keuangan dilakukan dan setelah
    pembukaan neraca transaksi berjalan (dengan kata lain,
    setelah liberalisasi perdagangan).
     Indonesia terkadang digunakan sebagai contoh terbalik karena
    neraca modal internasionalnya sudah terbuka sejak tahun
    1970, sementara reformasi perdagangan baru menyusul
    sesudah satu dekade kemudian.
     Meskipun begitu, pengalaman Indonesia sesungguhnya tidak
    menggagalkan prinsip-prinsip yang ada dalam literatur
    sequencing.

    View Slide

  18. www.dadangsolihin.com 18
     Pada tahun 1970, tingkat inflasi secara umum bisa
    dikendalikan dan defisit fiskal nilainya tidak terlalu
    besar. Keadaan ini terus bertahan dan hanya sedikit
    terdapat pengecualian.
     Sistem perdagangan juga cukup terbuka pada akhir
    dekade 1960an, dan pembatasan kuantitas sangat
    terbatas penggunaannya. Bahkan sesungguhnya
    proteksi impor lebih rendah dari yang diumumkan
    oleh pemerintah, disebabkan oleh letak Indonesia
    yang dekat dengan zona perdagangan bebas
    Singapura.
     Penyelundupan, baik secara teknis maupun fisik,
    ketika itu (dan hingga saat ini) terjadi secara luas di
    Indonesia.
     Hanya selama dekade 1970an dan pada awal
    dekade 1980an terjadi peningkatan dalam proteksi
    perdagangan.

    View Slide

  19. www.dadangsolihin.com 19
     Bisa saja ada anggapan bahwa pembukaan neraca modal
    terlalu dini, dalam arti bahwa pembukaan tersebut dilakukan
    terlalu berdekatan dengan diterapkannya pengendalian inflasi,
    yaitu ketika stabilisasi yang baru saja berhasil dicapai masih
    lemah sifatnya.
     Meskipun begitu, pembuat kebijakan telah belajar dari
    pengalaman pahit sebelum tahun 1966, bahwa neraca modal
    yang terbuka harus menjadi sandaran yang utama dalam
    membuat berbagai kebijakan.
     Pengendalian neraca modal menimbulkan korupsi dan
    keterasingan, khususnya bagi eksportir yang berdomisili di
    pulau-pulau yang jauh dari Jawa.
     Perbatasan internasional sangat rentan terhadap lalu-lintas
    barang sebagaimana juga rentan terhadap lalu-lintas modal,
    dengan mempertimbangkan Singapura sebagai tetangga dekat
    Indonesia.
     Mungkin yang paling penting adalah bahwa para pembuat
    kebijakan ini mengetahui bahwa neraca modal yang terbuka
    akan memaksa pemerintah untuk bersikap disiplin, dan
    khususnya sebagai pengendali terhadap dilakukannya
    kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat populis.

    View Slide

  20. View Slide

  21. Perkin www.dadangsolihin.com 21

    View Slide

  22. Perkin www.dadangsolihin.com 22
    Terima Kasih

    View Slide