Status Kepemilikan Kampus Unsada Pondok Kelapa Jakarta Timur

View Slide

i
Tentang Rektor Unsada
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA
in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini
adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta masa
bakti 2015-2018. Dia adalah seorang Associate Professor/Lektor Kepala
TMT 1 Oktober 2004.
Di masa kepemimpinannya, Unsada mencatatkan prestasi yang
gemilang. Di antaranya adalah peringkat Unsada di antara PTN
dan PTS seluruh Indonesia melonjak drastis dari 366 (2015)
menjadi 109 (2016), klaster penelitian melonjak dari Klaster Madya
(2015) menjadi Klaster Utama (2016), intake mahasiswa baru yang
melonjak drastis pada tahun pertama menjadi Rektor 1.100 (2015)
menjadi 1.500 (2016), 1.517 (2017), dan 1.707 (2018).
Saldo Bank meningkat dari Rp 5 M (2015) menjadi Rp. 40 M (2018),
dimana jumlah utang adalah nol. Peningkatan saldo bersih yang
melonjak 800% tersebut murni pemasukan dari mahasiswa setelah
anggaran Unsada digunakan untuk pembangunan infrastruktur
dan membiayai program-program Tri Darma Perguruan Tinggi.
Pengalamannya dengan Jepang banyak juga, di antaranya adalah
ketika mendapatkan beasiswa dari JICA untuk mengikuti Regional
Development and Planning Training Course di Sapporo pada 1999,
Local Government Administration Training Course di Hiroshima
pada 2001, menjadi Assistant Professor mendampingi Prof.
Ginandjar Kartasasmita di Graduate School of Asia and Pacific
Studies Waseda University selama Winter Term 2004, 2005, 2006,
dan 2007, dan di National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) Tokyo selama Winter Term 2012. Dadang juga
memaparkan the Master Plan for Unsada Development di depan Prof.
Ginandjar Kartasmita dan PM Fukuda di Tokyo pada Maret 2016,
serta menjadi pembicara di Tokyo pada December 2016 dalam rangka ulang tahun ke 70
Association of Private Universities of Japan (APUJ) dengan topik: The Current State of International
Exchange and Its Outlook for 2025.
Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur
selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa
buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah,
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.
Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun
2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia
dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Sejak 2015 ia dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi
Perguruan Tingggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua
Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).
Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Untuk kontak silahkan
email [email protected], web http://dadang-solihin.blogspot.com

View Slide

ii
Daftar Isi
1. Tentang Rektor Unsada
2. Pengantar
3. Kliping Berita edunews.id
4. Surat Perjanjian No. 60/1993 Tanggal 4 Juni 1993
5. Sertifikat HGB No. 8916 Tanggal 10 Juli 2015 Nama Pemegang Hak: PT.
Danayasa Arthatama Tbk
6. SPK Perpanjangan Sertifikat No. 007/HKM-HPR/DA/VIII/2017 Tanggal 25
Agustus 2017
7. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk
Pembaharuan Hak HGB
Penerbitan SPPT PBB
Pengurusan Ketetapan Rencana Kota
10. Surat Permohonan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk
untuk Ketetapan Rencana Kota Kecil
Pengecekan Sertipikat
12. Surat Pernyataan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk
selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah
13. Surat Pernyataan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk
tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Pengurusan Surat Keterangan PM1
15. Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik
16. Tambahan: Kliping Media Indonesia Maret 2023

View Slide

iii
Pengantar
Tujuan dari penyusunan Buku Status Kepemilikan Kampus Unsada ini ada
dua, yang pertama adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah
kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa
Arthatama Tbk (PTDA). Yang kedua adalah supaya seluruh jajaran kampus Unsada
memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng
ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala
petaka.
Sebetulnya dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas
ditegaskan bahwa “...status lahan untuk kampus perguruan tinggi adalah Hak Milik,
Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara. Dalam hal
status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan
Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan
perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan
Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh)
tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat
diperpanjang...“
Namun dalam perjalanan waktu, Badan Penyelenggara dalam hal ini Yayasan
Melati Sakura (YMS) tidak sedikitpun taat kepada peraturan perundang-undangan
tersebut. Berpuluh tahun, sejak tahun 1994, YMS menempati lahan seluas 3 Ha di
Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur untuk operasionalisasi Kampus Unsada,
milik pihak lain, dan sampai saat ini lahan tersebut tetap milik pihak lain. Seakan
tinggal tunggu waktu saja, apa yang akan terjadi dengan Kampus Unsada.
Kandungan buku ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Pada tanggal 4 Juni 1993, melalui Surat Perjanjian No. 60/1993, YMS
bermodalkan bangunan kampus tua di sekitar Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan
seluas 8.736 M2 dengan status Tanah Negara berdasarkan Surat Gubernur DKI
No. 11411/V/86 tukeran dengan aset milik PTDA berupa bangunan kampus
lengkap dan 100% baru sebanyak 5 unit gedung berlantai 4 dan satu Auditorium
kapasitas 1.500 orang yang berdiri di atas lahan seluas 24.645 M2 di Kelurahan
Pondok Kelapa Jakarta Timur dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 4076
Tanggal 6 April 1993.
2. Secara logika, sewajarnya Kampus yang berlokasi di Pondok Kelapa tersebut
segera diurus hak kepemilikannya oleh YMS, dan itu tidak pernah dilakukan.
Sehingga 22 tahun kemudian, pada tanggal 10 Juli 2015 terbitlah Sertifikat HGB
No. 8916 untuk Kampus Unsada tsb dengan pemegang hak: PT. Danayasa
Arthatama Tbk. Dengan terbitnya sertifikat ini, maka YMS telah kehilangan
kampusnya yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan dan telah
kehilangan haknya untuk memiliki kampus di Pondok Kelapa Jaktim. YMS hanya
diijinkan menumpang saja untuk operasionalisasi Unsada.
3. Pada tanggal 25 Agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) No. 007/HKM-
HPR/DA/VIII/2017 untuk Perpanjangan Sertifikat HGB atas nama PTDA yang
mencakup beberapa lahan di kawasan Kampus Unsada Pondok Kelapa. SPK ini

View Slide

iv
memperkuat cengkeraman PTDA dalam status kepemilikan Kampus di Pondok
Kelapa Jakarta Timur ini.
4. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 diterbitkan:
a. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pembaharuan Hak
HGB
b. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Penerbitan SPPT
PBB
c. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan
Ketetapan Rencana Kota
d. Surat Permohonan dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Ketetapan
Rencana Kota Kecil
e. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengecekan
Sertipikat
f. Surat Pernyataan dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk selaku Pemohon
Pengukuran dan Pemilik Tanah
g. Surat Pernyataan dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk tentang
Penguasaan Fisik Bidang Tanah
h. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Surat
Keterangan PM1
i. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Surat
Keterangan PM1
Sebagai penutup, pada bagian akhir buku ini saya lampirkan sebuah narasi
dengan judul “Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik” untuk
menjadi bahan renungan kita bersama.
Demikianlah gambaran Status Kepemilikan Kampus Unsada di Kelurahan
Pondok Kelapa Jakarta Timur yang ternyata bukan milik Badan Penyelenggara
Yayasan Melati Sakura. Hal ini adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan perguruan tinggi yang akan berakibat kepada Akreditasi dan Ijin
Operasional Universitas ini.
Sumimasenga, watashiga shitteirunoha soredakedesu. Watashi ga kenen shite
iru koto wa SGU to onaji mondai ga okoru kotodesu. Semoga ada jalan keluar untuk
permasalahan ini.
Jakarta, 28 September 2018
Rektor Universitas Darma Persada
Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.
Pembina Utama Madya/IVd
NIP: 196111061988111001

View Slide

v
Kliping Berita
Kampus SGU Ditutup, Rektor Unsada : Itu
Tidak Hormati Dunia Kampus
By Redaksi
Posted on 19/12/2016
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Rektor Universitas Dharma Persada (Unsada) Dadang Solihin
menyesali aksi penutupan kampus Swiss German University (SGU) yang dinilai tidak
menghormati dunia pendidikan. Ia mengaku kaget dengan aksi penutupan kampus Swiss
German University (SGU) pada Sabtu (17/12/2016) malam, yang tanpa mengikuti prosedur
hukum.
Penutupan kampus itu, sambungnya, dilakukan oleh ratusan orang dari salah satu
pengembang ternama tanpa ada aparat hukum maupun keputusan pengadilan mengenai
sengketa lahan.
“Saya tidak mencampuri persoalan hukum di antara pengembang dan SGU. Namun, saat itu
saya hadir di sana karena mahasiswa saya yang tergabung dalam resimen mahasiswa
(Menwa) sedang latihan bersama dengan Menwa dari SGU di kampus tersebut, lalu saya
mendapat informasi adanya ratusan preman yang datang akan menutup SGU,” papar Dadang,
saat dihubungi, Senin (19/12/2016).

View Slide

vi
Menurut Dadang, ketika itu ia dihubungi oleh Komandan Menwa SGU yang juga Dekan
Fakultas Teknik Gembong Baskoro, bahwa ada persoalan di kampus SGU yang berada di
EduTown BSD City Kav II.1, Bumi Serpong Damai. Karena saat itu ada latihan bersama
Menwa Unsada dengan Menwa SGU, selaku Rektor maka Dadang langsung menuju lokasi
kejadian.
“Kebetulan beliau itu rekan saya dan kami sama-sama alumni Lemhanas. Saya berada di
lokasi pada pukul 19.00 WIB, saya melihat ratusan kendaraan dilengkapi dengan beton dan
peralatan pengangkut beton, dan dalam waktu yang relatif singkat, sekitar pukul 22.00 WIB,
seluruh kampus SGU sudah tertutup tembok beton yang tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, mereka berusaha menenangkan pihak mahasiswa maupun dosen SGU agar tidak
ada aksi yang berujung pada konflik fisik. Apalagi di sekitar lokasi kejadian tidak ada aparat
hukum baik dari pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian.
“Dunia kampus adalah dunia terhormat, bukan area prostitusi atau pun perjudian. Seharusnya,
untuk masalah hukum diselesaikan dengan jalur hukum. Saya menyesali kejadian ini.
Seharusnya keadilan dapat ditegakkan dan pengusaha tidak semena-mena mengambil
tindakan dengan mengorbankan masa depan generasi muda bangsa,” jelas Dadang.
Sumber: https://www.edunews.id/edunews/kampus/kampus-sgu-ditutup-rektor-
unsada-itu-tidak-hormati-dunia-kampus

View Slide

4. Surat Perjanjian No. 60/1993 Tanggal
4 Juni 1993
Pada tanggal 4 Juni 1993, melalui Surat Perjanjian No. 60/1993, YMS bermodalkan
bangunan kampus tua di sekitar Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan seluas 8.736 M2
dengan status Tanah Negara berdasarkan Surat Gubernur DKI No. 11411/V/86
tukeran dengan aset milik PTDA berupa bangunan kampus lengkap dan 100% baru
sebanyak 5 unit gedung berlantai 4 dan satu Auditorium kapasitas 1.500 orang yang
berdiri di atas lahan seluas 24.645 M2 di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur
dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 4076 Tanggal 6 April 1993.
Berdasarkan Surat Perjanjian No. 60/1993 tanggal 4 Juni 1993 Kampus Unsada yang
berlokasi di kawasan Jembatan Semanggi tersebut ditukar dengan kampus di bawah
ini.

View Slide

View Slide

5. Sertifikat HGB No. 8916 Tanggal 10
Juli 2015 Nama Pemegang Hak: PT.
Danayasa Arthatama Tbk
Pada tanggal 10 Juli 2015 terbit Sertifikat HGB No. 8916 untuk Kampus Unsada
dengan pemegang hak: PT. Danayasa Arthatama Tbk. Dengan terbitnya sertifikat ini,
maka YMS telah kehilangan kampusnya yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Jakarta
Selatan dan telah kehilangan haknya untuk memiliki kampus di Pondok Kelapa
Jaktim. YMS hanya diijinkan menumpang saja untuk operasionalisasi Unsada.

View Slide

View Slide

Tanah Negara
Tanah Negara
Tanah Negara
Tanah Negara

View Slide

View Slide

6. SPK Perpanjangan Sertifikat No.
007/HKM-HPR/DA/VIII/2017 Tanggal
25 Agustus 2017
Pada tanggal 25 Agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) No. 007/HKM-
HPR/DA/VIII/2017 untuk Perpanjangan Sertifikat HGB atas nama PTDA yang
mencakup beberapa lahan di kawasan Kampus Unsada Pondok Kelapa. SPK ini
memperkuat cengkeraman PTDA dalam status kepemilikan Kampus di Pondok
Kelapa Jakarta Timur ini.

View Slide

SURAT PERINTAH KERJA
PERPANJANGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN TANAH
UNIVERSITAS DHARMA PERSADA (UNSADA)
No. : 007 /HKM-HPR/DA/Vlll/2017
Surat Perintah Kerja ini dibuat di Jakarta pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua
ribu tujuh belas (25-08-2017), oleh dan antara
I. Agung R. Prabowo dan Samir, keduanya swasta, dalam hal ini bertindak dalarn
jabatannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur dan oleh karena itu
berwenang bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Danayasa Arthatama
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat
di Gedung Artha Graha lantai 12, Jal an Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, untuk
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
II. Yurisca Lady Enggrani, swasta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Notaris
dengan wilayah Jabatan Provinsi OKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-00039.AH.02.02TAHUN 2014
tentang Perpindahan Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 22 Desember 2014, beralamat di JI. Taruna Jaya no. 46, RT 003/Rw 004,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3175094312810012, berlaku sampai tanggal 03 Desember 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ..
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama di sebut sebagai "Para Pihak" dan
sendiri-sendiri disebut "Pihak"
Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri serta menandatangani Perjanjian ini
dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan Pekerjaan
Perpanjangan Sertifikat
Hak Guna Bangunan nomor 4487 /Pondok Kel�pa,
Hak Guna Bangunan nomor 4497 /Pondok Kelapa,
Hak Guna Bangunan nomor 4498/Pondok Kelapa
atas nama PT Danayasa Arthatama Tbk (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan) dan Pihak
Kedua dengan ini menyatakan setuju atas penunjukan Pihak Pertama. Pihak Kedua akan
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan metode kerja yang benar dan
mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku.
Lokasi Pekerjaan adalah di Sadan Pertc1nahan Nasional (BPN).
Agung R. Prabowo SAMIR

View Slide

View Slide

7. Surat Kuasa 13 September 2017 dari
Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk
untuk Pembaharuan Hak HGB

View Slide

Santoso Gunara

View Slide

untuk Penerbitan SPPT PBB

View Slide

View Slide

untuk Pengurusan Ketetapan
Rencana Kota

View Slide

View Slide

10. Surat Permohonan 13 September
2017 dari Dirut PT. Arthayasa
Danatama Tbk untuk Ketetapan
Rencana Kota Kecil

View Slide

View Slide

11. Surat Kuasa 13 September 2017
dari Dirut PT. Arthayasa Danatama
Tbk untuk Pengecekan Sertipikat

View Slide

View Slide

12. Surat Pernyataan 13 September
Danatama Tbk selaku Pemohon
Pengukuran dan Pemilik Tanah

View Slide

View Slide

13. Surat Pernyataan 13 September
Danatama Tbk tentang Penguasaan
Fisik Bidang Tanah

View Slide

View Slide

14. Surat Kuasa 13 September 2017
dari Dirut PT. Arthayasa Danatama
Tbk untuk Pengurusan Surat
Keterangan PM1

View Slide

View Slide

15. Antara Omong Kosong, Membual
dan Kebohongan Publik

View Slide

1
Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik
Pada tanggal 5 Oktober 2015 Sdr. Rahmat Gobel sebagai Ketua Umum Yayasan Melati Sakura
memberikan beberapa gambar Konsep Arsitektural Pengembangan Kampus Universitas
Darma Persada kepada Rektor. Gambar-gambar ini adalah karya biro arsitektur terkenal PT.
Arkitekton Lima.

View Slide

2
Selanjutnya Sdr. Rahmat Gobel mengatakan kepada Rektor bahwa YMS di samping akan
merenovasi total gedung kampus sesuai dengan gambar tersebut, juga merencakan akan
membangun 40 ruang kelas baru dengan biaya sekitar Rp.500 juta per kelas, dan akan
ditawarkan kepada para pengusaha untuk membiayai pembangunannya dengan skema
kemitraan strategis.
Pada saat itu Rektor merasa sangat bangga dan kagum akan gagasan dan pemikiran yang jauh
ke depan dengan pendekatan yang sangat strategis itu. Rektor merasa tidak salah melangkah
ketika meninggalkan Bappenas melanjutkan karier sebagai PNS melalui kampus ini dalam
pengabdian kepada bangsa dan negara.
Saking bangganya, Rektor pernah membuat gambar sketsa kampus ini untuk menghiasi kartu
ucapan selamat ulang tahun kepada civitas academica Unsada serta menjadi pelengkap
beberapa materi power point presentations.
Namun apa yang terjadi dengan semua rencana besar ini adalah kenyataan yang sangat
memalukan. Menurut Bapak Jombrik Katulistiwa, dosen senior FE Unsada, biaya pembuatan
gambar dari biro arsitek yang terkenal ini tidaklah murah, dan tentu saja seperti biasanya,
biaya ini dibebankan kepada Unsada. Padahal 99% pemasukan Unsada adalah dari para
mahasiswa. Artinya untuk bermimpi saja, YMS sudah membebani mahasiswa.
Selanjutnya Bapak Jombrik menambahkan bahwa gambar-gambar rencana pembangunan
kampus ini sudah lama dijadikan bahan obrolan para pengurus YMS dan tidak ada satu
langkahpun yang dilakukan untuk mewujudkannya, kecuali hanya obrolan belaka.
Di samping dana untuk pembangunannya ternyata tidak ada, juga yang paling penting adalah
tanah dan bangunan kampus ini ternyata bukan milik YMS. Ketika baru akan mengajukan
permohonan Izin Mendirikan Bangunan saja sudah kepentok tentang status kepemilikan
tanah.
Pada akhirnya Rektor sampai kepada kesimpulan bahwa rencana ini hanya omong kosong,
membual dan kebohongan publik semata. Silahkan dilihat pada Checklist Persyaratan IMB
berikut ini.

View Slide

No. /
Bidang Pekerjaan Umum
Checklist Persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan
 Bangunan Rumah tinggal luas tanah ≥ 100 m² , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai s.d. 3
lantai termasuk Cluster/Town House
 Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C
 IMB Gudang dengan luas tanah < 1500 m² dan jumlah lantai maksimal 2 Lantai;
 IMB Non-Rumah Tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri)
Baru/Perubahan/Penambahan (pilih salah satu)
Data Pemohon
Nama Pemohon : (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP :
Alamat Email :
No Persyaratan Ada Tidak
ada
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data,
tidak dalam keadaan sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2 Surat kuasa permohonan IMB yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih
dari 1 (satu)
3 Surat kuasa kepada pemilik IPTB untuk bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan diatas 200 m2
(dua ratus meter persegi) atau jumlah lantai bangunan paling banyak 3 (tiga) lantai di atas kertas
bermaterai RP 6.000 (Untuk Bangunan Rumah Tinggal di bawah 200 m tidak boleh dikuasakan)
4 Indentitas Pemohon/Penangung Jawab
 WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (rumah tinggal dengan luas bangunan paling
banyak 100 m2 (seratus meter persegi)) (Fotokopi)
 WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Paspor (Fotokopi)
5 Jika Badan Hukum / Badan Usaha
 Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
 SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
 Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD
 Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan
BUMN/BUMD
 SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian
6 Bukti Kepemilikan Tanah
 Sertifikat tanah; Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai
/Sertipikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website
http://ptsp.atrbpn.go.id) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas,
 Surat girik, hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal memiliki
luas tanah paling banyak 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu)
unit dan harus melampirkan :
 surat keterangan asal usul tanah yang diterbitkan oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di
legalisasi)
 surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik
Bangunan dan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi);
 surat pernyataan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua
puluh) tahun dengan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi).
 surat Kavling dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan
diketahui oleh instansi yang berwenang, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang
dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan Gedung dan diketahui oleh
Lurah setempat;
 surat persetujuan/penunjukan Gubernur/Perangkat Daerah untuk Bangunan Gedung bersifat
sementara, Bangunan Gedung di atas/bawah prasarana, Bangunan Gedung di atas/bawah air atau
Bangunan Gedung Khusus dan penampungan sementara;
 surat pernyataan dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan
Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 surat keterangan aset dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk
Bangunan Gedung milik pemerintah.
Jika dibutuhkan dapat melampirkan dokumen pendukung seperti :
 fotokopi akta jual beli notaris dipersyaratkan paling banyak 2 (dua) kali pergantian kepemilikan
terakhir;
 fotokopi akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
 asli surat keterangan dari notaris atau pejabat yang berwenang;
 fotokopi perjanjian kerja sama atau sejenisnya; atau
 fotokopi surat pernyataan penyerahan hak atau penguasaan hak atas tanah.
7 asli ikhtisar tanah yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan perencana, untuk yang memiliki lebih dari
3 (tiga) bukti kepemilikan tanah;
8 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo (Fotokopi)

View Slide

9 Dokumen dan surat terkait :
 Ketetapan Rencana Kota (KRK) definitif atau fotokopi KRK definitif apabila asli KRK telah
diserahkan sebagai persyaratan IMB terdahulu;
 surat penunjukan penanggung jawab dan fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur,
struktur/konstruksi termasuk geoteknik, mekanikal dan elektrikal Bangunan Gedung bagi yang
dipersyaratkan dengan masa berlaku paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum dinyatakan habis dengan
kriteria :
IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Arsitek Bangunan (Fotokopi yang dilegalisasi) untuk :
- bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 200 m2 (dua ratus meter persegi)
dan/atau termasuk kawasan cagar budaya,
- Bangunan Non Rumah Tinggal.
IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (Fotokopi yang dilegalisasi) dan Surat
pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur untuk :
- Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian 3 (tiga) lantai
IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (Fotokopi yang dilegalisasi) dan Surat
pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur beserta lampiran
hasil penyelidikan tanah untuk :
- semua Bangunan non rumah tinggal dengan tinggi bangunan paling sedikit 2 (dua) lantai;
- Semua Bangunan dengan konstruksi yang memiliki bentang struktur paling sedikit 6 m (enam
meter);
- semua Bangunan yang memiliki basemen;
- semua Bangunan dengan struktur khusus;
- semua Bangunan yang memiliki fungsi ruang seperti perpustakaart, parkir, ruang pertemuan
dan laboratorium yang tidak berada di lantai dasar.)
 asli surat penyataan persetujuan warga sekitar (form terlampir)
10 Gambar Perencanaan Arsitektur yang telah di sahkan oleh UP PTSP Kota Administrasi (dahulu
Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) Jika Non-Rumah (Asli 3 set)
11 Gambar untuk bangunan Rumah Tinggal:
a. Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3
b. Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur
c. Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air
hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah
d. Gambar rencana instalasi untuk bangunan rumah tinggal dgn lift dan instalasi khusus.
e. Gambar perencanaan struktur & data teknis penyelidikan Tanah untuk Bangunan rumah tinggal
dengan struktur khusus seperti (menggunakan Lift/instalasi khusus lainnya, kolam/reservoir yang
membebani struktur / lantai bangunan, dll)
f. Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul
gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan IPTB*)
12 IMB Terdahulu beserta gambar lampirannya (Fotokopi)
Keterangan Persyaratan:
Baru : No. 1-11, Perubahan/Penambahan 1-12
Kelengkapan Berkas:
No Langkah Prosedur Tgl Diterima Tgl Penyelesaian Paraf
1 Front Office
2 Tim Teknis
- Survey/ Tidak Survey
3 Kasubag TU
4 Kepala Unit PTSP
5 Petugas penomeran
6 Front Office
Waktu Penyelesaian Biaya Retribusi Masa Berlaku
7 Hari Kerja Perda 1 Tahun 2015 Selama bangunan masih sesuai
dengan IMB yang diterbitkan
Catatan
Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

View Slide

TAMBAHAN
KLIPING MEDIA INDONESIA MARET 2023

View Slide

15 March 2023, 17:08 WIB
Tarian Terakhir di Darma Persada
Aries Wijaksena | Megapolitan
https://apps.mediaindonesia.com/megapolitan/565764/tarian-terakhir-di-darma-
persada?fbclid=IwAR3Qg3tw9217H68yFZ1JMzGiZFZZc3V8cYVjrUT9MxjS36pIIN6dqYXt99I
dok unsada
SALAH satu momen terindah dalam hidup saya adalah ketika belajar di Universitas Darma
Persada (Unsada) selama delapan tahun.
Menghabiskan waktu dari 1993 hingga 2001 hanya untuk mendapat gelar 'Sarjana Sastra'
merupakan akibat terlalu menikmati filosofi untuk menjadi mahasiswa seutuhnya, yaitu
Buku, Pesta, dan Cinta. Buku yang meningkatkan isi kepala, Pesta yang meringankan isi
kepala, dan Cinta yang menghiasi isi kepala.
Masih menempel ingatan soal kemeriahan ketika Fakultas Sastra Unsada menyelenggarakan
acara tahunan Festival Kebudayaan, atau event-event budaya lainnya. Biasanya, para
mahasiswa melakukan Bon Odori.
Bon Odori adalah tarian rakyat populer Jepang, memiliki sejarah 600 tahun. Ini berasal dari
upacara dari Buddhis 'Urabone' dan menari adalah untuk menyambut para arwah leluhur
kembali.
Saya berasumsi, tradisi menari Bon Odori masih ada di kehidupan kampus Unsada hingga
sekarang. Apalagi, saat saya mahasiswa, Bon Odori digelar bersamaan dengan tarian massal
asal Indonesia, seperti Poco-Poco asal Ternate dan Sajojo dari Papua. Tujuannya, supaya
mahasiswa bisa merasakan jiwa Buku, Pesta, dan Cinta.
Namun pada awal Maret 2023, datang sebuah pesan WhatsApp yang bertuliskan, "Kampus
terancam bubar." Pesan ini disertai sebuah rangkuman data dan tulisan dalam bentuk pdf soal

View Slide

status kepemilikan lahan bangunan kampus Unsada di di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta
Timur. Pembuat data pdf ini adalah Rektor Unsada masa bakti 2015-2018 Dadang Solihin.
Dadang menuliskan bahwa lahan kampus Unsada itu ternyata milik PT Danayasa Arthatama
Tbk (PTDA), sebuah perusahaan pengembangan real estat dan properti, yang memiliki dan
mengembangkan Sudirman Central Business District (SCBD). Pemiliknya, pengusaha besar
bernama Tomy Winata atau sering dikenal dengan inisial TW.
Menurut Dadang, permasalahan hilangnya lahan kampus berawal dari proses tukar guling
lahan kampus lama di kawasan Jl Jenderal Sudirman, dekat Jembatan Semanggi, menjadi di
Pondok Kelapa, Jaktim.
Proses tukar guling itu terjadi pada 4 Juni 1993 berdasarkan Surat Perjanjian No 60/1993.
Pada surat itu tertulis, Yayasan Melati Sakura (YMS) sebagai pemilik Unsada dan penguasa
bangunan kampus tua di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, seluas 8.736 M2 dengan
status Tanah Negara berdasarkan Surat Gubernur DKI No 11411/V/86, menukarkan asetnya
itu dengan aset milik PTDA berupa bangunan kampus lengkap dan baru, 5 unit gedung
berlantai 4 dan satu auditorium kapasitas 1.500 orang yang berdiri di atas lahan seluas 24.645
M2 di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur dengan status Hak Guna Bangunan (HGB)
Nomor 4076 Tanggal 6 April 1993.
HGB Nomor 4076 ini pun diperpanjang 22 tahun kemudian sehingga terbit HGB No 8916
pada 10 Juli 2015 dengan pemegang hak PTDA. Dadang pun berkesimpulan, YMS telah
kehilangan kampusnya di Jl Sudirman sekaligus kehilangan haknya untuk memiliki kampus
di Pondok Kelapa. YMS hanya diizinkan menumpang saja untuk operasionalisasi Unsada
"Pantas sewaktu saya menjadi rektor tidak pernah keluar uang untuk pembayaran PBB.
Lahannya bukan milik Unsada," kata Dadang saat ditemui Senin (13/3/2023) di gedung
Lemhanas, Jl Kebonsirih, Gambir, Jakarta Pusat.
Tenaga Profesional Lemhanas itu pun menyebut PTDA sedang menjalankan rencana
pembangunan Kota Kecil di kawasan Unsada. "Mereka sedang dalam proses pengajuan izin,"
kata Dadang, yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Budaya dan Pariwisata pada masa Gubernur DKI Anies Baswedan. (J-1)

View Slide

16 March 2023, 04:28 WIB
Ruislag Lahan Unsada Batal Jika Ada Lahan yang tak
Kunjung Dikuasai
https://apps.mediaindonesia.com/megapolitan/565929/ruislag-lahan-unsada-batal-jika-ada-lahan-yang-tak-
kunjung-dikuasai?fbclid=IwAR2XsoGl9NN67tYIeeLEGqLd9YvFJB25BsvjubukB4QnrmfuhWB2XoM8Ra8
MI/M Irfan
DADANG Solihin, Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) masa bakti 2015-2018,
sempat marah ketika mengetahui ada sekelompok orang mengukur lahan kampus yang
dipimpinnya.
"Kejadiannya sekitar pertengahan tahun 2017. Saya tegur mereka, Hei, kalau bikin kegiatan
di rumah orang, minta izin dulu ke tuan rumahnya. Saya pemiliknya di sini," kata Dadang
saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jl Kebonsirih, Jakarta Pusat, Senin (13/3).
Klaim Dadang itu langsung dijawab pimpinan kelompok itu, "Kami yang punya lahan," kata
Dadang menirukan ucapan pimpinan kelompok. Sang pimpinan itu juga memperlihatkan
serangkaian dokumen kepemilikan lahan kampus Unsada di Kelurahan Pondok Kelapa,
Jaktim, ke Dadang.

View Slide

Dadang pun menyadari jika tidak memiliki data atau dokumen yang kuat untuk menunjang
klaimnya bahwa areal kampus itu milik Universitas Darma Persada.
"Pantas sewaktu saya menjadi rektor tidak pernah keluar uang untuk pembayaran PBB.
Lahannya bukan milik Unsada," kata Dadang.
Dadang pun menunjukan salinan Surat Perjanjian No 60/1993 tertanggal 4 Juni 1993.
itu dengan aset milik PT Danayasa Arthatama Tbk (PTDA) berupa bangunan kampus
lengkap dan baru, 5 unit gedung berlantai 4 dan satu auditorium kapasitas 1.500 orang yang
berdiri di atas lahan seluas 24.645 M2 di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur dengan
status Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 4076 Tanggal 6 April 1993.
Pada pasal 6 huruf c dan d di surat perjanjian itu, tertulis jika para pemilik lahan mengurus
kepemilikan serta izin memanfaatkan lahan yang menjadi obyek ruislag atau pertukaran
lahan.
Tapi, jika dikemudian hari ada lahan yang tidak bisa dikuasai, maka pemilik awal berhak
menjual, mengalihkan, atau menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain, atau dengan kata
lain, ruislag batal dan lahan kembali ke pemilik semula.
Kekhawatiran Dadang bahwa Unsada kehilangan lahan kampusnya semakin besar ketika ada
dokumen Hak Guna Bangun No 8916 pada 10 Juli 2015 dengan pemegang hak PTDA.
Dadang pun berkesimpulan, YMS telah kehilangan kampusnya di Jl Sudirman sekaligus
kehilangan haknya untuk memiliki kampus di Pondok Kelapa. YMS hanya diizinkan
menumpang saja untuk operasionalisasi Unsada.
Apalagi jika melintas di bekas lahan kampus lama Unsada di Jl Jenderal Sudirman, dekat
Jembatan Semanggi, terpampang plang bahwa lahan itu sekarang milik Kementrian
Keuangan Republik Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada 2 April 2019, mengatakan di lahan itu bakal
dibangun Indonesia Financial Center yang sebagian dari gedung itu akan dimanfaatkan
sebagai kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (J-1)

View Slide

16 March 2023, 01:37 WIB
Unsada Pernah jadi Kampus Anak Selatan
https://apps.mediaindonesia.com/megapolitan/565922/unsada-pernah-jadi-kampus-anak-
selatan?fbclid=IwAR2JQrdqE-ot_LegCaVKoJtJjr-IZYvC6h27p9qVztrsPV7htomTLveRfBQ
MI/M Irfan
KETIKA pertama kali menjajakan kaki di kampus lama Universitas Darma Persada (Unsada)
di Jl Jenderal Sudirman, dekat Jembatan Semanggi, pada 1993, kesan pertama yang terlihat
adalah bangunan-bangunan tua.
Di bangunan-bangunan klasik itu mahasiswa Unsada berkuliah. Suasananya pun asri karena
banyak pohon di sekelilingnya. Bahkan kalau lagi musin, mahasiswa bisa memetik mangga
dari pohonnya untuk sekedar menjadi camilan.
Tongkrongan mahasiswanya pun cukup bergengsi. Mereka bisa makan siang atau berkumpul
di Pasaraya Blok M menunggu jeda waktu kuliah, atau ke perpustakaan Japan Foundation di
Gedung Sumitmas yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk situs resmi Unsada,
http://www.unsada.ac.id, universitas ini resmi berdiri pada 6 Juli 1986 atas prakarsa dan
dukungan organisasi Perhimpunan Alumni dari Jepang (Persada) bekerjasama dengan
organisasi Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ).
Sebelumnya, pada 15 November 1965, para alumni Jepang itu mendirikan Akademi Bahasa
dan Kebudayaan Jepang (ABKJ), yang kemudian menjadi Akademi Bahasa Asing Melati
Sakura. Pendirian akademi ini mendapat dukungan dari istri ke 6 Presiden Soekarno, Ratna
Sari Dewi Soekarno, yang berdarah Jepang.
Pendirian Unsada diprakarsai oleh lima alumni dari Jepang, Indra Kartasasmita, Soegeng
Soebroto, Sudjiman, Purwanto, dan Abdillah Muchsin.
Mereka membawa ide ini ke Ketua Umum Persada Jenderal Purn TNI Yoga Soegomo. Yoga,
pada Maret 1986, mengadakan rapat di Jalan KH Wahid Hasyim 76, Jakarta Pusat dan
dihadiri 60 anggota Persada. Pada rapat itu disepakati untuk mendirikan suatu universitas.

View Slide

Unsada memulai kegiatannya berdasarkan Surat persetujuan KOPERTIS III nomor 15/Kop.
III/S. VII/1986 tertanggal 8 Juli 1986, dengan menyelenggarakan 4 program studi.
Belum didapat sumber yang bisa menceritakan Unsada bisa memiliki kampus yang berada di
Jl Sudirman itu. Belakangan diketahui jika lahan itu statusnya Tanah Negara berdasarkan
Surat Gubernur DKI No 11411/V/86.
Fredy alias Pedro, sesepuh mahasiswa Unsada yang tumbuh besar di kawasan Semanggi,
menceritakan jika gedung-gedung yang kemudian menjadi kampus Unsada itu dahulunya
adalah gedung sekolah.
"Itu adalah kelas-kelas dari SMA 24, Lapangan Tembak, Senayan. Jadi SMA itu pernah
menerima banyak murid, kemudian oleh pemerintah dibangun kelas-kelas di kawasan
kampus lama. Namanya kelas jauh. Tapi tiba-tiba menjadi kampus Unsada," kata Fredy.
Berdirinya kampus di lahan itu kiranya merupakan peran anggota Persada yang menjadi
pejabat tinggi di masa Orde Baru.
Ada Yoga yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) periode
Januari 1974–Juni 1989 merangkap Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kaskopkamtib) pada 1980-1989.
Lalu ada juga Marsekal Madya TNI (Purn) Ginandjar Kartasasmita yang kala itu menjabat
Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983-1988).
Ginandjar adalah anggota Persada yang hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Penasehat
Persada.
Proses tukar guling lahan kampus pun terjadi. Berdasarkan Surat Perjanjian No 60/1993 pada
4 Juni 1993, Ketua Yayasan Melati Sakura (YMS) Indra Kartasasmita, yang merupakan
pemilik Unsada, menukarkan lahan itu dengan di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur,
milik PT Danayasa Arthatama.
Bahkan Yoga sendiri yang menandatangai Berita Acara Serahterima sebagai Ketua Umum
YMS dengan Direktur Utama PT Danayasa Arthatama Nasroel Chas pada 19 September
1994.
Sejak proses tukar guling itu terjadi, lahan kampus lama pun terlihat terbengkalai. Hingga
pada 2 April 2019, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mengumumkan bakal ada pembangunan gedung Indonesia Financial Center di lahan itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagian dari gedung ini akan
dimanfaatkan sebagai kantor pusat OJK.
Tapi karena OJK merupakan salah satu lembaga negara yang dipindahkan ke ibu kota baru,
maka anggaran pembangunan gedung baru OJK tersebut belum disepakati oleh parlemen. (J-
1)

View Slide

17 March 2023, 18:46 WIB
5 Saran Kepala LL-Dikti III DKI untuk Unsada
Syarief Oebaidillah | Megapolitan
https://apps.mediaindonesia.com/megapolitan/566482/5-saran-kepala-ll-dikti-iii-dki-untuk-
unsada?fbclid=IwAR2ehmtLXmegGjyWU_8FQKo1jETHr1cgRjtpz6atUNtrLkLqaikEoiE76JE
dok LL- Dikti III DKI Jakarta
KEPALA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL- Dikti) III DKI Jakarta Paristiyanti
Nurwardani memberikan lima langkah saran dan jalan keluar mengenai persoalan lahan yang
menimpa Universitas Darma Persada (Unsada).
Unsada terancam kehilangan kampusnya yang terletak di Jl Taman Malaka Selatan No 8, RT
08/06, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hal ini disebabkan karena proses ruislag,
atau pertukaran lahan pada masa lalu yang gagal tercipta.
Rektor Unsada masa bakti 2015-2018 Dadang Solihin mengungkapkan lahan kampus Unsada
itu ternyata milik PT Danayasa Arthatama Tbk (PTDA), sebuah perusahaan pengembangan
real estat dan properti, yang memiliki dan mengembangkan Sudirman Central Business
District (SCBD). Pemiliknya, pengusaha besar bernama Tomy Winata atau sering dikenal
dengan inisial TW.

View Slide

Dadang mengungkapkan, pada pasal 6 huruf c dan d di surat perjanjian itu, tertulis jika para
pemilik lahan mengurus kepemilikan serta izin memanfaatkan lahan yang menjadi obyek
ruislag atau pertukaran lahan. Tapi, jika dikemudian hari ada lahan yang tidak bisa dikuasai,
maka pemilik awal berhak menjual, mengalihkan, atau menyerahkan lahan tersebut kepada
pihak lain, atau dengan kata lain, ruislag batal dan lahan kembali ke pemilik semula.
dimanfaatkan sebagai kantor pusat OJK.
Paris, sapaan akrab Paristiyanti Nurwardani, menyarakan agar YMS sebagai pemilik dan
Rektor Unsada yang mempunyai mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan melakukan
komunikasi dan kolaborasi. "Sebaiknya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Bapak
Tomy Winata untuk diperkenankan masih tetap menggunakan lahan itu," katanya saat
dihubungi Jumat (17/3).
Mantan Sesditjen Dikti Kemendikbudristek ini pun yakin dengan pendekatan yang saling
memuliakan antara YMS dengan PTDA, akan keluar solusi yang mengutamakan
penyelamatan mahasiswa.
Lalu, paralel dengan poin pertama, YMS mulai menyiapkan lahan dan ruang pengganti di
tempat lain, atau menyiapkan lahan mandiri.
Hal ini diiukuti langkah dari YMS dan Rektorat yang membuat sistem untuk masa transisi
Unsada di lahan terkait.
"Langkah keempat, dosen, mahasiswa, dan alumni bersatu untuk mencari alternatif
pengadaan lahan serta infrastruktur lainnya dengan cara menghimpun kontribusi dari para
alumni."
Seluruh elemen kampus juga bisa memohon kepada pemerintah atau pihak ke tiga yang tidak
melanggar regulasi. "Saya yakin Unsada akan sukses berkomunikasi menyelesaikan
tantangan ini sehingga seluruh mahasiswa dan dosen tetap nyaman kuliah dan siap
berkolaborasi untuk berkontribusi kepada negeri," pungkas Paris. (J-1)

View Slide

PROYEK LRT VELODROME-MANGGARAI: Rangkaian gerbong LRT tengah parkir di Stasiun Velodrome, Jakarta, kemarin. Proyek lanjutan konstruksi LRT fase 1B
dengan rute Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 kilometer akan dimulai pada pertengahan tahun ini.
Cerah berawan
Hujan ringan
Hujan ringan
Berawan
Hujan ringan
Cerah berawan
Berawan
Berawan
Cerah berawan
Berawan
Berawan
Cerah berawan
Cerah berawan
Hujan sedang
Hujan ringan
Berawan
Berawan
Cerah berawan
Berawan
Berawan
Cerah berawan
Cerah berawan
Cerah berawan
Berawan
Cerah berawan
Hujan ringan
Hujan ringan
Berawan
Berawan
Cerah berawan
SABTU, 18 MARET 2023
MEGAPOLITAN 7
MI/USMAN ISKANDAR
Penersangkaan Kuncoro
Implikasi Buruk untuk TJ
DKI JAKARTA
PEMBATAS JALUR SEPEDA: Sejumlah kendaraan melintas
di samping pembatas jalur sepeda (stick cone) rusak di kawasan
Jalan Penjernihan 1, Jakarta, kemarin. Pembatas jalur sepeda
yang terpasang tersebut terlihat sudah rusak dan tidak terpasang
dengan benar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sekitar
500 kilometer jalur sepeda.
ANTARA/RENO ESNIR
EKONOM dan pakar kebijak
an publik Achmad Nur Hida
yat mendesak DPRD DKI me
manggil Penjabat Gubernur
Heru Budi Hartono untuk
dimintai pertanggungjawaban
pascapenetapan eks Direktur
Utama PT Trans-Jakarta (TJ)
Kuncoro Wibowo sebagai ter
sangka.
Pasalnya, pengunduran diri
Kuncoro secara tiba-tiba kemu
dian ia ditetapkan sebagai
ter
sangka oleh KPK itu dapat
berimplikasi buruk pada jalan
nya perusahaan PT TJ.
“Sangat tidak bisa berjalan
dengan baik, istilah dalam
perusahaan turn over manage
ment itu akan mengakibatkan
instability dalam perusahaan,”
kata Achmad di Jakarta, ke
marin.
KPK telah menetapkan Kun
coro Wibowo sebagai tersang
ka dalam kasus korupsi bantu
an sosial (bansos) di Kemente
rian Sosial. Penetapan itu tak
berselang lama seusai Kuncoro
mengundurkan diri dari jabat
an Dirut PT TJ. Padahal, Kunco
ro baru diangkat sebagai dirut
pada Januari 2023 dan dilantik
langsung oleh Heru Budi.
Pelaksana Tugas Kepala Ba
dan Pembina BUMD DKI Fitria
Rahadiani mengatakan proses
asesmen terhadap Kuncoro
telah dilakukan sesuai dengan
peraturan yang ada.
Saat dilakukan asesmen, lan
jut Fitria, pihaknya memberi
kan beberapa dokumen untuk
ditandatangani Kuncoro, salah
satunya tekait dengan apakah
yang bersangkutan sedang
berproses hukum dan lainnya.
“Konflik-konflik interes, ca
cat hukum, GCG (good corpo
rate governance), dan seterus
nya, itu kami ada dan itu ditan
datangani. Jadi, patokan kami
adalah dokumen itu,” ujarnya.
Ia menilai Kuncoro sudah lolos
dari asesmen karena tidak me
lakukan perbuatan melawan
hukum.
Soal pengunduran diri dua
bulan setelah dilantik, Fitria
mengatakan Kuncoro menga
jukan itu karena ada urusan
pribadi serta keluarga berda
sar
kan surat pengunduran
dirinya.
Fitria mengaku tidak menge
tahui pencegahan Kuncoro ke
luar negeri oleh Kemenkum
dan HAM atas permintaan
KPK. Pencegahan tersebut di
ketahui diumumkan dua hari
setelah Kuncoro mengundur
kan diri. (Far/J-1)
L I N T A S B E R I T A
Heru Ajak Korsel Investasi di LRT Jakarta
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta He
ru Budi Hartono mendampingi Menteri
Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi
Republik Korea Selatan Won Hee-ryong
beserta rombongannya untuk menjajal
LRT fase 1A, rute Stasiun Velodrome ke
Stasiun Pegangsaan Dua, lalu berakhir
di Depo LRT Jakarta, Kelapa Gading, Ja-
karta Utara, kemarin.
Selama perjalanan tersebut, Heru
me
ngatakan tujuan perjalanan bersa
ma Won ialah memperkenalkan LRT
Ja
karta fase 1A sekaligus sebagai lang-
kah awal untuk memulai investasi pada
proyek pembangunan fase selanjutnya.
Won sangat antusias menikmati
perjalanan LRT fase 1A. Ia juga mengap
resiasi operasional LRT Jakarta dan siap
membantu Indonesia untuk mengha
dirkan investor dari ‘Negeri Ginseng’
tersebut dalam kelanjutan proyek LRT
di Indonesia.
LRT Jakarta rute Velodrome-Mangga-
rai itu diharapkan dapat memudahkan
mobilitas masyarakat dan mendorong
integrasi moda angkutan umum di Ja-
karta, seperti KAI Commuter Line dan
MRT Jakarta.
Pembangunan LRT fase 1B itu meru-
pakan wujud program mengendalikan
kemacetan di Jakarta. Kesuksesan da-
lam pembangunan transportasi publik
massal di Jakarta akan mendorong per-
tumbuhan ekonomi Indonesia. (Put/J-1)
Ada Sajam dan Kabel di Dalam Rutan Depok
PETUGAS Rumah Tahanan Negara
(Ru
tan) Kelas I Kota Depok, Jawa Ba-
rat, mendapati sejumlah senjata tajam
(sajam) berikut kabel milik para narapi-
dana saat merazia dadakan, kemarin.
Kepala Rutan Kelas I Kota Depok Andi
Gunawan mengatakan sejumlah senja
ta tajam dan kabel-kabel ditemukan di
blok pria.
“Razia dilakukan bersama jajaran
Koramil 03/Sukmajaya dan Polsek Suk-
majaya. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka menyambut Hari Bakti Pema
sya
rakatan ke-59,” katanya.
“Dalam kegiatan razia kamar hunian
ini, Rutan Kelas I Kota Depok memba
gi dua tim untuk diterjunkan ke blok
hunian pria dan blok hunian wanita,”
lanjutnya.
Razia itu, sambung dia, wujud komit-
men untuk menjaga ketertiban dan
mem
berantas peredaran gelap narko-
tika dan sajam.
Para napi yang dirazia sempat bicara
dengan mulut komat-kamit. Mereka
pun sempat mencoba menghalang-
ha
langi petugas yang mengobok-obok
penghuni blok.
“Ada warga binaan mencoba meng-
halang-halangi petugas yang mencoba
memeriksa loker pakaian yang digu-
nakan menyimpan benda terlarang
(sa
jam), tetapi bisa diamankan selama
pro
ses razia,” tegas dia. (KG/J-1)
UNIVERSITAS Darma Persada
(Unsada) terancam kehilangan
kampus mereka yang terletak
di Jl Taman Malaka Selatan No 8, RT
08/06, Kelurahan Pondok Kelapa,
Duren Sawit, Jakarta Timur. Hal itu
disebabkan proses ruilslag, atau pertu
karan lahan, pada masa lalu yang
gagal tercipta.
Rektor Unsada masa bakti 2015-2018
Dadang Solihin mengungkapkan lahan
Kampus Unsada itu ternyata milik
PT Danayasa Arthatama Tbk (PTDA),
se
buah perusahaan pengembangan
realestat dan properti, yang memi
liki dan mengembangkan Sudirman
Central Business District (SCBD). Pe
miliknya pengusaha besar bernama
Tomy Winata, atau sering dikenal
de
ngan inisial TW.
Menurut Dadang, permasalahan
hilangnya lahan kampus berawal dari
proses tukar guling lahan kampus la
ma di kawasan Jl Jenderal Sudirman,
dekat Jembatan Semanggi, menjadi di
Proses tukar guling itu terjadi pada
4 Juni 1993 berdasarkan Surat Perjan
jian No 60/1993. Pada surat itu tertulis,
Yayasan Melati Sakura (YMS) sebagai
pemilik Unsada dan penguasa ba
ngun
an kampus tua di Jl Jenderal
Sudirman, Jakarta Selatan, seluas
8.736 m2 dengan status tanah negara
berdasarkan Surat Gubernur DKI No
11411/V/86, menukarkan aset mereka
itu dengan aset milik PTDA berupa
bangunan kampus lengkap dan baru,
lima gedung berlantai empat, dan satu
auditorium kapasitas 1.500 orang yang
berdiri di atas lahan seluas 24.645 m2
di Kelurahan Pondok Kelapa dengan
status hak guna bangunan (HGB) no
mor 4076 tanggal 6 April 1993.
HGB nomor 4076 itu pun diperpan
jang 22 tahun kemudian sehingga
ter
bit HGB No 8916 pada 10 Juli 2015
de
ngan pemegang hak PTDA.
Dadang pun berkesimpulan, YMS
telah kehilangan kampus mereka di Jl
Sudirman sekaligus kehilangan hak me
reka untuk memiliki kampus di Pondok
Ke
lapa. YMS hanya diizinkan menum
pang untuk operasionalisasi Unsada.
“Pantas sewaktu saya menjadi rektor
tidak pernah keluar uang untuk pem
bayaran PBB. Lahannya bukan mi
lik
Unsada,” kata Dadang saat di
temui
di Gedung Lemhannas, Jl Kebonsirih,
Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/3).
Dadang mengungkapkan, pada Pasal
6 huruf c dan d di surat perjanjian itu
tertulis, para pemilik lahan mengurus
kepemilikan serta izin memanfaatkan
lahan yang menjadi objek ruilslag atau
pertukaran lahan. Namun, jika di ke
mudian hari ada lahan yang tidak bisa
dikuasai, pemilik awal berhak menjual,
mengalihkan, atau menyerahkan lahan
tersebut kepada pihak lain, atau de
ngan kata lain, ruilslag batal dan lahan
kembali ke pemilik semula.
Sejak proses tukar guling itu terjadi,
lahan kampus lama pun terlihat ter
bengkalai. Hingga pada 2 April 2019,
Kementerian Keuangan dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan
bakal ada pembangunan gedung In
donesia Financial Center di lahan itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan sebagian dari
gedung ini akan dimanfaatkan sebagai
kantor pusat OJK.
Wakil Rektor III Unsada Fanny Oc
taviani saat ditemui, Kamis (16/3),
mem
bantah Unsada tidak pernah
mem
bayar PBB. Namun, ia tidak bisa
memberikan tanggapan mengenai
ke
pemilikan lahan karena itu domain
YMS sebagai pemilik kampus.
Ketua Umum YMS Rahmat Gobel
yang dihubungi melalui pesan Whats
app hingga tadi malam tidak meres
pons pertanyaan soal itu.
Kepala Lembaga Layanan Pendidik
an Tinggi (LL-Dikti) III DKI Jakarta
Paristiyanti Nurwardani memberikan
lima langkah saran dan jalan keluar
mengenai persoalan lahan Unsada itu.
Saran pertama, YMS sebagai pemilik
dan Rektor Unsada yang mempunyai
mahasiswa, dosen, dan tenaga pendi
dikan melakukan komunikasi dan
kolaborasi. “Sebaiknya berkomuni
kasi dan berkolaborasi dengan Bapak
Tomy Winata untuk diperkenankan
masih tetap menggunakan lahan itu,”
kata Paris, sapaan akrab mantan Ses
ditjen Dikti Kemendikbud-Ristek itu,
kemarin.
Ia yakin, dengan pendekatan yang
saling memuliakan antara YMS dan
PTDA, akan keluar solusi yang meng
utamakan penyelamatan mahasiswa.
Lalu, paralel dengan poin pertama,
YMS mulai menyiapkan lahan dan
ruang pengganti di tempat lain, atau
menyiapkan lahan mandiri.
Hal itu diikuti langkah dari YMS
dan Rektorat Unsada yang membuat
sistem untuk masa transisi Unsada di
lahan terkait.
“Langkah keempat, dosen, maha
siswa, dan alumni bersatu untuk men
cari alternatif pengadaan lahan serta
infrastruktur lainnya dengan cara
menghimpun kontribusi dari alumni.”
Seluruh elemen kampus juga bisa
memohon kepada pemerintah atau
pihak ketiga yang tidak melanggar
regulasi.
“Saya yakin Unsada akan suk
ses
berkomunikasi menyelesaikan tan
tangan ini sehingga seluruh maha
siswa dan dosen tetap nyaman kuliah
dan siap berkolaborasi untuk berkon
tribusi kepada negeri,” pungkas Paris.
(Ars/Bay/J-2)
JAKARTA TIMUR
Ruilslag Gagal,
Unsada Bisa Tanggal

View Slide

20 March 2023, 12:08 WIB
Selesaikan Sengkarut Lahan Unsada dengan Musyawarah
Syarief Ubaidilah | Megapolitan
https://apps.mediaindonesia.com/megapolitan/567040/selesaikan-sengkarut-lahan-unsada-dengan-musyawarah
KASUS lahan kampus Universitas Darma Persada (Unsada) sebaiknya diselesaikan dengan
cara duduk bersama atau bermusyawarah. Musyawarah ini melibatkan para pihak terkait guna
menyelamatkan para mahasiswa dan tenaga pendidikan dalam proses keberlanjutan
pendidikan tinggi di Unsada.
"Lebih baik para pihak terkait duduk bersama dulu mencari solusi win win. Dengan
bermusyawarah saya yakin pasti ada solusi bersama," kata praktisi pendidikan Indra
Charismiadji menjawab Media Indonesia, Minggu (19/3).
Sebelumnya Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL- Dikti) III DKI Jakarta
Paristiyanti Nurwardani juga menyarankan para pihak saling berkomunikasi dan
berkolaborasi.
"Sebaiknya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Bapak Tommy Winata, untuk
diperkenankan masih tetap menggunakan 5 unit gedung berlantai 4 dan satu auditorium
kapasitas 1.500 orang yang berdiri di atas lahan seluas 24.645 meter persegi di Kelurahan
Pondok Kelapa Jakarta Timur untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, " kata Paris
sapaan akrab mantan Sesditjen Dikti Kemendikbudristek ini menjawab Media Indonesia,
Jumat (17/3)
Indra pun menyatakan percaya dengan hasil musyawarah untuk mufakat. "Sama kan dulu.
Duduk bareng dulu. Saya juga kurang paham apa memang gedung mau dipakai atau
bagaiman. Lalu TW apakah mau ambil alih atau bagaimana," pungkas Indra.

View Slide

Unsada terancam kehilangan kampusnya yang terletak di Jl Taman Malaka Selatan No 8, RT
08/06, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Hal ini disebabkan karena proses ruislag,
atau pertukaran lahan pada masa lalu yang gagal tercipta.
Rektor Unsada masa bakti 2015-2018 Dadang Solihin mengungkapkan lahan kampus Unsada
itu ternyata milik PT Danayasa Arthatama Tbk (PTDA), sebuah perusahaan pengembangan
real estat dan properti, yang memiliki dan mengembangkan Sudirman Central Business
District (SCBD). Pemiliknya, pengusaha besar bernama Tomy Winata atau sering dikenal
dengan inisial TW.
Dadang mengungkapkan, pada pasal 6 huruf c dan d di surat perjanjian itu, tertulis jika para
pemilik lahan mengurus kepemilikan serta izin memanfaatkan lahan yang menjadi obyek
ruislag atau pertukaran lahan. Tapi, jika dikemudian hari ada lahan yang tidak bisa dikuasai,
maka pemilik awal berhak menjual, mengalihkan, atau menyerahkan lahan tersebut kepada
pihak lain, atau dengan kata lain, ruislag batal dan lahan kembali ke pemilik semula.
dimanfaatkan sebagai kantor pusat OJK. (J-1)

View Slide

Status Kepemilikan Kampus Unsada Pondok Kelapa Jakarta Timur

Status Kepemilikan Kampus Unsada Pondok Kelapa Jakarta Timur

Universitas Darma Persada 2015-2018

More Decks by Universitas Darma Persada 2015-2018

Other Decks in Education

Featured

Transcript