Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Status Kepemilikan Kampus Unsada Pondok Kelapa Jakarta Timur

Status Kepemilikan Kampus Unsada Pondok Kelapa Jakarta Timur

28 September 2018 Sumimasenga, watashiga shitteirunoha soredakedesu. Watashi ga kenen shite iru koto wa SGU to onaji mondai ga okoru kotodesu. Semoga ada jalan keluar untuk permasalahan ini.

More Decks by Universitas Darma Persada 2015-2018

Other Decks in Education

Transcript

  1. None
  2. i Tentang Rektor Unsada Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran

    dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta masa bakti 2015-2018. Dia adalah seorang Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Di masa kepemimpinannya, Unsada mencatatkan prestasi yang gemilang. Di antaranya adalah peringkat Unsada di antara PTN dan PTS seluruh Indonesia melonjak drastis dari 366 (2015) menjadi 109 (2016), klaster penelitian melonjak dari Klaster Madya (2015) menjadi Klaster Utama (2016), intake mahasiswa baru yang melonjak drastis pada tahun pertama menjadi Rektor 1.100 (2015) menjadi 1.500 (2016), 1.517 (2017), dan 1.707 (2018). Saldo Bank meningkat dari Rp 5 M (2015) menjadi Rp. 40 M (2018), dimana jumlah utang adalah nol. Peningkatan saldo bersih yang melonjak 800% tersebut murni pemasukan dari mahasiswa setelah anggaran Unsada digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai program-program Tri Darma Perguruan Tinggi. Pengalamannya dengan Jepang banyak juga, di antaranya adalah ketika mendapatkan beasiswa dari JICA untuk mengikuti Regional Development and Planning Training Course di Sapporo pada 1999, Local Government Administration Training Course di Hiroshima pada 2001, menjadi Assistant Professor mendampingi Prof. Ginandjar Kartasasmita di Graduate School of Asia and Pacific Studies Waseda University selama Winter Term 2004, 2005, 2006, dan 2007, dan di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo selama Winter Term 2012. Dadang juga memaparkan the Master Plan for Unsada Development di depan Prof. Ginandjar Kartasmita dan PM Fukuda di Tokyo pada Maret 2016, serta menjadi pembicara di Tokyo pada December 2016 dalam rangka ulang tahun ke 70 Association of Private Universities of Japan (APUJ) dengan topik: The Current State of International Exchange and Its Outlook for 2025. Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll. Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha. Sejak 2015 ia dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perguruan Tingggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI). Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Untuk kontak silahkan email dadangsol@gmail.com, web http://dadang-solihin.blogspot.com
  3. ii Daftar Isi 1. Tentang Rektor Unsada 2. Pengantar 3.

    Kliping Berita edunews.id 4. Surat Perjanjian No. 60/1993 Tanggal 4 Juni 1993 5. Sertifikat HGB No. 8916 Tanggal 10 Juli 2015 Nama Pemegang Hak: PT. Danayasa Arthatama Tbk 6. SPK Perpanjangan Sertifikat No. 007/HKM-HPR/DA/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 7. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pembaharuan Hak HGB 8. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Penerbitan SPPT PBB 9. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Ketetapan Rencana Kota 10. Surat Permohonan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Ketetapan Rencana Kota Kecil 11. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengecekan Sertipikat 12. Surat Pernyataan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah 13. Surat Pernyataan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah 14. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Surat Keterangan PM1 15. Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik
  4. iii Pengantar Tujuan dari penyusunan Buku Status Kepemilikan Kampus Unsada

    ini ada dua, yang pertama adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Yang kedua adalah supaya seluruh jajaran kampus Unsada memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka. Sebetulnya dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas ditegaskan bahwa “...status lahan untuk kampus perguruan tinggi adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara. Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang...“ Namun dalam perjalanan waktu, Badan Penyelenggara dalam hal ini Yayasan Melati Sakura (YMS) tidak sedikitpun taat kepada peraturan perundang-undangan tersebut. Berpuluh tahun, sejak tahun 1994, YMS menempati lahan seluas 3 Ha di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur untuk operasionalisasi Kampus Unsada, milik pihak lain, dan sampai saat ini lahan tersebut tetap milik pihak lain. Seakan tinggal tunggu waktu saja, apa yang akan terjadi dengan Kampus Unsada. Kandungan buku ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 4 Juni 1993, melalui Surat Perjanjian No. 60/1993, YMS bermodalkan bangunan kampus tua di sekitar Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan seluas 8.736 M2 dengan status Tanah Negara berdasarkan Surat Gubernur DKI No. 11411/V/86 tukeran dengan aset milik PTDA berupa bangunan kampus lengkap dan 100% baru sebanyak 5 unit gedung berlantai 4 dan satu Auditorium kapasitas 1.500 orang yang berdiri di atas lahan seluas 24.645 M2 di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 4076 Tanggal 6 April 1993. 2. Secara logika, sewajarnya Kampus yang berlokasi di Pondok Kelapa tersebut segera diurus hak kepemilikannya oleh YMS, dan itu tidak pernah dilakukan. Sehingga 22 tahun kemudian, pada tanggal 10 Juli 2015 terbitlah Sertifikat HGB No. 8916 untuk Kampus Unsada tsb dengan pemegang hak: PT. Danayasa Arthatama Tbk. Dengan terbitnya sertifikat ini, maka YMS telah kehilangan kampusnya yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan dan telah kehilangan haknya untuk memiliki kampus di Pondok Kelapa Jaktim. YMS hanya diijinkan menumpang saja untuk operasionalisasi Unsada. 3. Pada tanggal 25 Agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) No. 007/HKM- HPR/DA/VIII/2017 untuk Perpanjangan Sertifikat HGB atas nama PTDA yang mencakup beberapa lahan di kawasan Kampus Unsada Pondok Kelapa. SPK ini
  5. iv memperkuat cengkeraman PTDA dalam status kepemilikan Kampus di Pondok

    Kelapa Jakarta Timur ini. 4. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2017 diterbitkan: a. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pembaharuan Hak HGB b. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Penerbitan SPPT PBB c. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Ketetapan Rencana Kota d. Surat Permohonan dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Ketetapan Rencana Kota Kecil e. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengecekan Sertipikat f. Surat Pernyataan dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah g. Surat Pernyataan dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah h. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Surat Keterangan PM1 i. Surat Kuasa dari Dirut PT. Arthayasa Danatama Tbk untuk Pengurusan Surat Keterangan PM1 Sebagai penutup, pada bagian akhir buku ini saya lampirkan sebuah narasi dengan judul “Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik” untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Demikianlah gambaran Status Kepemilikan Kampus Unsada di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur yang ternyata bukan milik Badan Penyelenggara Yayasan Melati Sakura. Hal ini adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan perguruan tinggi yang akan berakibat kepada Akreditasi dan Ijin Operasional Universitas ini. Sumimasenga, watashiga shitteirunoha soredakedesu. Watashi ga kenen shite iru koto wa SGU to onaji mondai ga okoru kotodesu. Semoga ada jalan keluar untuk permasalahan ini. Jakarta, 28 September 2018 Rektor Universitas Darma Persada Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A. Pembina Utama Madya/IVd NIP: 196111061988111001
  6. v Kliping Berita Kampus SGU Ditutup, Rektor Unsada : Itu

    Tidak Hormati Dunia Kampus By Redaksi Posted on 19/12/2016 JAKARTA, EDUNEWS.ID – Rektor Universitas Dharma Persada (Unsada) Dadang Solihin menyesali aksi penutupan kampus Swiss German University (SGU) yang dinilai tidak menghormati dunia pendidikan. Ia mengaku kaget dengan aksi penutupan kampus Swiss German University (SGU) pada Sabtu (17/12/2016) malam, yang tanpa mengikuti prosedur hukum. Penutupan kampus itu, sambungnya, dilakukan oleh ratusan orang dari salah satu pengembang ternama tanpa ada aparat hukum maupun keputusan pengadilan mengenai sengketa lahan. “Saya tidak mencampuri persoalan hukum di antara pengembang dan SGU. Namun, saat itu saya hadir di sana karena mahasiswa saya yang tergabung dalam resimen mahasiswa (Menwa) sedang latihan bersama dengan Menwa dari SGU di kampus tersebut, lalu saya mendapat informasi adanya ratusan preman yang datang akan menutup SGU,” papar Dadang, saat dihubungi, Senin (19/12/2016).
  7. vi Menurut Dadang, ketika itu ia dihubungi oleh Komandan Menwa

    SGU yang juga Dekan Fakultas Teknik Gembong Baskoro, bahwa ada persoalan di kampus SGU yang berada di EduTown BSD City Kav II.1, Bumi Serpong Damai. Karena saat itu ada latihan bersama Menwa Unsada dengan Menwa SGU, selaku Rektor maka Dadang langsung menuju lokasi kejadian. “Kebetulan beliau itu rekan saya dan kami sama-sama alumni Lemhanas. Saya berada di lokasi pada pukul 19.00 WIB, saya melihat ratusan kendaraan dilengkapi dengan beton dan peralatan pengangkut beton, dan dalam waktu yang relatif singkat, sekitar pukul 22.00 WIB, seluruh kampus SGU sudah tertutup tembok beton yang tinggi,” jelasnya. Menurutnya, mereka berusaha menenangkan pihak mahasiswa maupun dosen SGU agar tidak ada aksi yang berujung pada konflik fisik. Apalagi di sekitar lokasi kejadian tidak ada aparat hukum baik dari pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian. “Dunia kampus adalah dunia terhormat, bukan area prostitusi atau pun perjudian. Seharusnya, untuk masalah hukum diselesaikan dengan jalur hukum. Saya menyesali kejadian ini. Seharusnya keadilan dapat ditegakkan dan pengusaha tidak semena-mena mengambil tindakan dengan mengorbankan masa depan generasi muda bangsa,” jelas Dadang. Sumber: https://www.edunews.id/edunews/kampus/kampus-sgu-ditutup-rektor- unsada-itu-tidak-hormati-dunia-kampus
  8. 4. Surat Perjanjian No. 60/1993 Tanggal 4 Juni 1993 Pada

    tanggal 4 Juni 1993, melalui Surat Perjanjian No. 60/1993, YMS bermodalkan bangunan kampus tua di sekitar Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan seluas 8.736 M2 dengan status Tanah Negara berdasarkan Surat Gubernur DKI No. 11411/V/86 tukeran dengan aset milik PTDA berupa bangunan kampus lengkap dan 100% baru sebanyak 5 unit gedung berlantai 4 dan satu Auditorium kapasitas 1.500 orang yang berdiri di atas lahan seluas 24.645 M2 di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 4076 Tanggal 6 April 1993. Berdasarkan Surat Perjanjian No. 60/1993 tanggal 4 Juni 1993 Kampus Unsada yang berlokasi di kawasan Jembatan Semanggi tersebut ditukar dengan kampus di bawah ini.
  9. None
  10. None
  11. None
  12. None
  13. None
  14. None
  15. None
  16. None
  17. None
  18. None
  19. None
  20. None
  21. 5. Sertifikat HGB No. 8916 Tanggal 10 Juli 2015 Nama

    Pemegang Hak: PT. Danayasa Arthatama Tbk Pada tanggal 10 Juli 2015 terbit Sertifikat HGB No. 8916 untuk Kampus Unsada dengan pemegang hak: PT. Danayasa Arthatama Tbk. Dengan terbitnya sertifikat ini, maka YMS telah kehilangan kampusnya yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan dan telah kehilangan haknya untuk memiliki kampus di Pondok Kelapa Jaktim. YMS hanya diijinkan menumpang saja untuk operasionalisasi Unsada.
  22. None
  23. None
  24. None
  25. None
  26. None
  27. Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara

  28. None
  29. None
  30. None
  31. None
  32. 6. SPK Perpanjangan Sertifikat No. 007/HKM-HPR/DA/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017

    Pada tanggal 25 Agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) No. 007/HKM- HPR/DA/VIII/2017 untuk Perpanjangan Sertifikat HGB atas nama PTDA yang mencakup beberapa lahan di kawasan Kampus Unsada Pondok Kelapa. SPK ini memperkuat cengkeraman PTDA dalam status kepemilikan Kampus di Pondok Kelapa Jakarta Timur ini.
  33. None
  34. None
  35. None
  36. None
  37. None
  38. None
  39. 7. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk untuk Pembaharuan Hak HGB
  40. None
  41. 8. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk untuk Penerbitan SPPT PBB
  42. None
  43. 9. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk untuk Pengurusan Ketetapan Rencana Kota
  44. None
  45. 10. Surat Permohonan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk untuk Ketetapan Rencana Kota Kecil
  46. None
  47. 11. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk untuk Pengecekan Sertipikat
  48. None
  49. 12. Surat Pernyataan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah
  50. None
  51. 13. Surat Pernyataan 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah
  52. None
  53. 14. Surat Kuasa 13 September 2017 dari Dirut PT. Arthayasa

    Danatama Tbk untuk Pengurusan Surat Keterangan PM1
  54. None
  55. 15. Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik

  56. 1 Antara Omong Kosong, Membual dan Kebohongan Publik Pada tanggal

    5 Oktober 2015 pengurus YMS memberikan beberapa gambar Konsep Arsitektural Pengembangan Kampus Universitas Darma Persada kepada Rektor. Gambar- gambar ini adalah karya biro arsitektur terkenal PT. Arkitekton Lima.
  57. 2 Pengurus YMS tersebut mengatakan kepada Rektor bahwa YMS di

    samping akan merenovasi total gedung kampus sesuai dengan gambar tersebut, juga merencakan akan membangun 40 ruang kelas baru dengan biaya sekitar Rp.500 juta per kelas, dan akan ditawarkan kepada para pengusaha untuk membiayai pembangunannya dengan skema kemitraan strategis. Pada saat itu Rektor merasa sangat bangga dan kagum akan gagasan dan pemikiran yang jauh ke depan dengan pendekatan yang sangat strategis itu. Rektor merasa tidak salah melangkah ketika meninggalkan Bappenas melanjutkan karier sebagai PNS melalui kampus ini dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Saking bangganya, Rektor pernah membuat gambar sketsa kampus ini untuk menghiasi kartu ucapan selamat ulang tahun kepada civitas academica Unsada serta menjadi pelengkap beberapa materi power point presentations. Namun apa yang terjadi dengan semua rencana besar ini adalah kenyataan yang sangat memalukan. Menurut seorang pejabat Unsada, biaya pembuatan gambar dari biro arsitek yang terkenal ini tidaklah murah, dan tentu saja seperti biasanya, biaya ini dibebankan kepada Unsada. Padahal 99% pemasukan Unsada adalah dari para mahasiswa. Artinya untuk bermimpi saja, YMS sudah membebani mahasiswa. Pejabat Unsada tersebut menambahkan bahwa gambar-gambar rencana pembangunan kampus ini sudah lama dijadikan bahan obrolan para pengurus YMS dan tidak ada satu langkahpun yang dilakukan untuk mewujudkannya, kecuali hanya obrolan belaka. Di samping dana untuk pembangunannya ternyata tidak ada, juga yang paling penting adalah tanah dan bangunan kampus ini ternyata bukan milik YMS. Ketika baru akan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan saja sudah kepentok tentang status kepemilikan tanah. Pada akhirnya Rektor sampai kepada kesimpulan bahwa rencana ini hanya omong kosong, membual dan kebohongan publik semata. Silahkan dilihat pada Checklist Persyaratan IMB berikut ini.
  58. No. / Bidang Pekerjaan Umum Checklist Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

     Bangunan Rumah tinggal luas tanah ≥ 100 m² , kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai s.d. 3 lantai termasuk Cluster/Town House  Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C  IMB Gudang dengan luas tanah < 1500 m² dan jumlah lantai maksimal 2 Lantai;  IMB Non-Rumah Tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri) Baru/Perubahan/Penambahan (pilih salah satu) Data Pemohon Nama Pemohon : (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum) Alamat Pemohon : (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum) No. Telp/HP : Alamat Email : No Persyaratan Ada Tidak ada 1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data, tidak dalam keadaan sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000 2 Surat kuasa permohonan IMB yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu) 3 Surat kuasa kepada pemilik IPTB untuk bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan diatas 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau jumlah lantai bangunan paling banyak 3 (tiga) lantai di atas kertas bermaterai RP 6.000 (Untuk Bangunan Rumah Tinggal di bawah 200 m tidak boleh dikuasakan) 4 Indentitas Pemohon/Penangung Jawab  WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (rumah tinggal dengan luas bangunan paling banyak 100 m2 (seratus meter persegi)) (Fotokopi)  WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Paspor (Fotokopi) 5 Jika Badan Hukum / Badan Usaha  Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)  SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :  Kemenkunham, jika PT dan Yayasan  Kementrian, jika Koperasi  Pengadilan Negeri, jika CV  NPWP Badan Hukum (Fotokopi) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD  Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD  SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian 6 Bukti Kepemilikan Tanah  Sertifikat tanah; Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan, (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas,  Surat girik, hanya dapat dipergunakan pada permohonan bangunan gedung rumah tinggal memiliki luas tanah paling banyak 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan jumlah bangunan sebanyak 1 (satu) unit dan harus melampirkan :  surat keterangan asal usul tanah yang diterbitkan oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi)  surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan dan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi);  surat pernyataan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dengan diketahui oleh Lurah setempat (Fotokopi yang di legalisasi).  surat Kavling dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan diketahui oleh instansi yang berwenang, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemilik Bangunan Gedung dan diketahui oleh Lurah setempat;  surat persetujuan/penunjukan Gubernur/Perangkat Daerah untuk Bangunan Gedung bersifat sementara, Bangunan Gedung di atas/bawah prasarana, Bangunan Gedung di atas/bawah air atau Bangunan Gedung Khusus dan penampungan sementara;  surat pernyataan dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.  surat keterangan aset dari instansi pemerintah yang mengajukan permohonan khusus untuk Bangunan Gedung milik pemerintah. Jika dibutuhkan dapat melampirkan dokumen pendukung seperti :  fotokopi akta jual beli notaris dipersyaratkan paling banyak 2 (dua) kali pergantian kepemilikan terakhir;  fotokopi akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  asli surat keterangan dari notaris atau pejabat yang berwenang;  fotokopi perjanjian kerja sama atau sejenisnya; atau  fotokopi surat pernyataan penyerahan hak atau penguasaan hak atas tanah. 7 asli ikhtisar tanah yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan perencana, untuk yang memiliki lebih dari 3 (tiga) bukti kepemilikan tanah; 8 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo (Fotokopi)
  59. 9 Dokumen dan surat terkait :  Ketetapan Rencana Kota

    (KRK) definitif atau fotokopi KRK definitif apabila asli KRK telah diserahkan sebagai persyaratan IMB terdahulu;  surat penunjukan penanggung jawab dan fotokopi IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur/konstruksi termasuk geoteknik, mekanikal dan elektrikal Bangunan Gedung bagi yang dipersyaratkan dengan masa berlaku paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum dinyatakan habis dengan kriteria : IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Arsitek Bangunan (Fotokopi yang dilegalisasi) untuk : - bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan/atau termasuk kawasan cagar budaya, - Bangunan Non Rumah Tinggal. IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (Fotokopi yang dilegalisasi) dan Surat pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur untuk : - Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian 3 (tiga) lantai IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) Struktur bangunan (Fotokopi yang dilegalisasi) dan Surat pernyataan penjamin Konstruksi yang di tandatangani oleh pemilik IPTB struktur beserta lampiran hasil penyelidikan tanah untuk : - semua Bangunan non rumah tinggal dengan tinggi bangunan paling sedikit 2 (dua) lantai; - Semua Bangunan dengan konstruksi yang memiliki bentang struktur paling sedikit 6 m (enam meter); - semua Bangunan yang memiliki basemen; - semua Bangunan dengan struktur khusus; - semua Bangunan yang memiliki fungsi ruang seperti perpustakaart, parkir, ruang pertemuan dan laboratorium yang tidak berada di lantai dasar.)  asli surat penyataan persetujuan warga sekitar (form terlampir) 10 Gambar Perencanaan Arsitektur yang telah di sahkan oleh UP PTSP Kota Administrasi (dahulu Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) Jika Non-Rumah (Asli 3 set) 11 Gambar untuk bangunan Rumah Tinggal: a. Dicetak sebanyak 3 set dengan ukuran kertas minimal A3 b. Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur c. Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah d. Gambar rencana instalasi untuk bangunan rumah tinggal dgn lift dan instalasi khusus. e. Gambar perencanaan struktur & data teknis penyelidikan Tanah untuk Bangunan rumah tinggal dengan struktur khusus seperti (menggunakan Lift/instalasi khusus lainnya, kolam/reservoir yang membebani struktur / lantai bangunan, dll) f. Diberi kop gambar (bertandatangan pemohon, tertulis nama pemohon, lokasi, jenis bangunan, judul gambar, skala 1:100 / 1:200, tanda tangan IPTB*) 12 IMB Terdahulu beserta gambar lampirannya (Fotokopi) Keterangan Persyaratan: Baru : No. 1-11, Perubahan/Penambahan 1-12 Kelengkapan Berkas: No Langkah Prosedur Tgl Diterima Tgl Penyelesaian Paraf 1 Front Office 2 Tim Teknis - Survey/ Tidak Survey 3 Kasubag TU 4 Kepala Unit PTSP 5 Petugas penomeran 6 Front Office Waktu Penyelesaian Biaya Retribusi Masa Berlaku 7 Hari Kerja Perda 1 Tahun 2015 Selama bangunan masih sesuai dengan IMB yang diterbitkan Catatan Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur