Pidato Rektor Unsada Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila

1 Juni 2017-2018 Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk itu saya ingin mengajak seluruh peserta upacara untuk membumikan Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari melalui budaya malu.

Transcript

1. Pidato Rektor Unsada
   Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017
   

   View Slide

2. Pidato Rektor Unsada
   Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017
   Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh
   Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
   Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama
   dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk itu saya
   ingin mengajak seluruh peserta upacara untuk membumikan
   Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari melalui budaya
   malu.
   Kabar tak sedap menyergap publik pada penghujung pekan
   ini. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan
   Korupsi (KPK) kepada pejabat Kementerian Desa,
   Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)
   serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
   memperlihatkan masih banyaknya 'para tikus' yang
   menggerogoti kesejahteraan bangsa di negeri ini. Jauh hari
   sebelumnya, kita dibuat mengelus dada saat mendengar
   kasus megakorupsi e-KTP telah melibatkan sejumlah pejabat
   tinggi negara.
   Tidak hanya kabar seputar korupsi saja yang mengoyak rasa
   kebangsaan anak negeri. Belum lama ini, kita juga mendengar
   kabar persoalan ancaman disintegrasi sebagai buntut dari
   kegaduhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
   Jelas terdengar adanya keinginan atau ancaman dari
   sekelompok pihak di Papua dan Minahasa yang menyatakan
   diri ingin berpisah setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
   dinyatakan bersalah atas perkara penistaan agama.
   Sejalan dengan kegaduhan pilkada DKI tersebut, opini bangsa
   dibuat pula terbelah ke dalam dua kutub yang saling
   berhadap-hadapan. Lantas sebagai saudara sebangsa dan se-
   Tanah Air, kita dibenturkan dengan munculnya dikotomi
   terhadap makna Kebhinekaan, anti-NKRI (Negara Kesatuan
   Republik Indonesia) serta radikalisme. Bahkan terjadinya
   ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu pada
   pertengahan pekan kemarin menjadi tanda bahwa gerakan
   radikalisme masih menjadi ancaman serius buat Indonesia.
   Sesungguhnya, beragam persoalan yang telah muncul itu tak
   boleh dianggap remeh. Pemerintah sudah saatnya bersikap
   tegas namun tetap mengayomi. Pernyataan 'gebuk' yang
   disampaikan secara lisan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
   telah mengindikasikan keinginan pemerintah untuk bersikap
   tegas dalam mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan yang
   sekarang bermunculan.
   Namun perlu diingat juga, pada masa keterbukaan seperti
   sekarang, mengejawantahkan kata 'gebuk' dari Presiden
   Jokowi itu tentunya tak bisa diartikan dengan membenarkan
   lahirnya tindakan-tindakan represif ala Orde Baru. Sebaliknya,
   kata 'gebuk' itu seharusnya bisa dimaknai sebagai bentuk
   refleksi diri kebangsaan. Bukankah persoalan korupsi,
   ancaman disintegrasi, dan radikalisme itu bisa diatasi jika
   seluruh anak negeri ini bersepakat untuk menanamkan ulang
   nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang dijadikan
   sebagai common platform dalam kehidupan bernegara?
   

   View Slide

3. Di sinilah tantangan besarnya. Pendekatan yang sekarang ini
   dimunculkan untuk merevitalisasi Pancasila dengan kondisi
   kekiniaan ternyata masih sebatas sebagai jargon-jargon
   politik yang tak membumi. Padahal Bung Karno dalam pidato
   politiknya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 secara jelas
   menyebutkan Indonesia didirikan atas sebuah dasar
   Kebangsaan, mulai dari ujung Aceh sampai Irian. Bung Karno
   juga menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah satu
   negara untuk satu orang atau satu golongan namun Indonesia
   didirikan semua buat semua yang direpresentasikan melalui
   permusyawaratan. Selanjutnya, Bung Karno menyatakan di
   dalam Indonesia merdeka itu tak boleh ada kemiskinan serta
   menegaskan bahwa Indonesia berdiri atas dasar prinsip
   Ketuhanan.
   Gagasan-gagasan Bung Karno itulah yang sepatutnya kita
   renungkan kembali untuk menjawab beragam persoalan
   masa kini. Semangat kebangsaan yang disampaikan Bung
   Karno itu merupakan solusi terhadap persoalan ancaman
   disintegrasi bangsa. Kemudian, penegasan Bung Karno bahwa
   Indonesia sebagai negara merdeka tak boleh ada yang miskin
   sesungguhnya menjadi tantangan besar untuk memerangi
   korupsi yang sesungguhnya menjadi penyebab masih lahirnya
   kemiskinan di negeri ini. Lalu prinsip ketuhanan itu sekaligus
   juga menjadi jawaban terhadap masih bermunculannya
   pemahaman radikal.
   Para peserta upacara yang saya hormati,
   Lantas darimana harus dimulai upaya untuk membumikan
   nilai-nilai Pancasila yang agung tersebut? Meminjam
   pernyataan Plato bahwa budi pekerti yang tinggi adalah rasa
   malu terhadap diri sendiri. Artinya, menanamkan rasa malu
   untuk berbuat kesalahan menjadi hal paling utama untuk
   menanamkan nilai-nilai yang termaktub di dalam Pancasila.
   Untuk melihat keteladanan bersikap malu ini sebenarnya kita
   bisa mencontoh pada masyarakat Jepang. Di Jepang menjadi
   sebuah aib besar jika seorang pejabat negara melakukan
   praktek korupsi. Saat seorang pejabat negara itu baru saja
   disebutkan namanya sebagai pihak terduga, maka para
   pejabat publik itu langsung meletakkan jabatannya. Darimana
   sikap gentlement semacam itu tumbuh? Jawabnya
   sederhana: mereka memiliki budaya malu yang sudah
   mengakar!
   Lantas bagaimana dengan pejabat publik di negeri ini?
   Budaya malu inilah yang sebenarnya masih belum mengakar
   di Indonesia. Tentunya, untuk menumbuhkan budaya malu itu
   tak hanya terbatas pada pejabat publik saja namun sudah
   seharusnya dilakukan juga oleh setiap individu-individu yang
   ada di negeri ini.
   Saya percaya filosofi Plato yang menganjurkan rasa malu
   terhadap diri sendiri itu bisa menjadi solusi ampuh untuk
   mengantarkan Indonesia menjadi negara besar di kemudian
   hari. Untuk menumbuhkan budaya malu itu, institusi
   pendidikan sebenarnya memiliki peran cukup penting dan
   strategis.
   Sebagai insititusi yang harusnya belum terkontaminasi oleh
   pragmatisme kepentingan, lembaga pendidikan harusnya bisa
   mengelaborasikan ke dalam proses pengajaran yang dikaitkan
   dengan persoalan-persoalan kontemporer. Artinya, proses
   

   View Slide

4. pengajaran nilai itu bukan lagi bersifat text book yang bersifat
   monologis. Proses penanaman nilai ini sepatutnya didorong
   untuk melahirkan diskursus-diskursus kritis yang bersifat
   kekinian.
   Setelah hadir di ruang-ruang pendidikan, budaya malu ini
   harusnya di-support juga oleh para pemegang otoritas untuk
   berani menghadirkan keteladanan bersikap malu layaknya
   para pemimpin di Jepang. Budaya malu inilah yang harusnya
   digebuk lebih keras lagi oleh Jokowi karena hal inilah yang
   paling fundamental untuk ditumbuhkan di Indonesia.
   Akhirnya, dalam memperingati Hari Lahir Pancasila ini,
   kepada seluruh jajaran Universitas Darma Persada, termasuk
   dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, saya ingin
   menyampaikan bahwa tidak boleh ada kata impossible dan
   menyerah untuk berani berbuat kebaikan. Saya percaya,
   menanamkan budaya malu ini sebenarnya menjadi salah satu
   cara membumikan Pancasila sebagai way of life sekaligus
   common platform buat kehidupan berbangsa yang lebih baik
   di negeri ini.
   Wabillahit taufiq walhidayah,
   Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.
   

   View Slide

5. Pidato Rektor Unsada
   Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018
   

   View Slide

6. Pidato Rektor Unsada
   Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018
   Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh
   Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
   Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama
   dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Apabila pada
   peringatan tahun lalu saya mengajak untuk membumikan
   kembali Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari melalui
   budaya malu, maka pada tahun ini saya mengajak untuk
   membumikan kembali Pancasila ke dalam kehidupan kita
   dalam bernegara dan berbangsa.
   Tujuh puluh tiga tahun sudah kita mengakui Pancasila sebagai
   dasar negara Indonesia. Sebuah pondasi visioner yang
   sesungguhnya telah dipancangkan para founding father untuk
   membangun sebuah negara merdeka bernama Indonesia.
   Kini, setelah 73 tahun berlalu sejak dasar negara itu diakui
   kelahirannya pada 1 Juni 1945, sudahkah Pancasila menjadi
   bagian dari kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa?
   Inilah pertanyaan fundamental yang layak untuk
   dipertanyakan ulang ketika kita semua hendak merayakan
   hari kelahiran Pancasila pada tahun ini.
   Namun, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada
   baiknya kalau kita berkaca terlebih dahulu terhadap dua
   permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Persoalan
   krusial yang pertama itu adalah pemberantasan korupsi.
   Berdasarkan data indeks persepsi korupsi pada 2017 yang
   dirilis Transparency International pada awal tahun ini
   menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180
   negara yang diteliti. Dari skala 0-100, Indonesia memiliki nilai
   indeks persepsi korupsi sebesar 37. Dalam skala penilaian itu
   dijelaskan nilai 0 mengandung arti sangat korup dan nilai 100
   memiliki indeks persepsi paling bersih. Merujuk skala yang
   ditunjukkan Transparency International tadi, maka Indonesia
   tergolong sebagai negara yang masih belum serius dalam
   memberantas korupsi.
   Temuan Transparency International itu diperkuat juga oleh
   fakta yang diungkap oleh lembaga Indonesia Corruption
   Watch (ICW). Dalam dua tahun terakhir ini memperlihatkan
   adanya tren korupsi yang meningkat. Sepanjang 2017 tercatat
   ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp
   6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Setahun sebelumnya,
   kerugian negara yang diakibatkan dari 482 kasus korupsi
   mencapai Rp 1,5 triliun.
   Selain persoalan korupsi, Indonesia menghadapi pula
   masalah ketimpangan ekonomi. Hasil kajian World Happiness
   Report 2018 yang dilakukan Bank Dunia, Indonesia
   ditempatkan di peringkat ke-62 negara paling timpang di
   dunia, dengan indeks gini sebesar 0,395. Data ketimpangan
   itu makin mencolok ketika menyitir hasil riset International
   Forum on Indonesian Development (Infid). Riset tersebut
   mengungkap fakta bahwa kekayaan 1 persen penduduk di
   

   View Slide

7. Indonesia itu setara dengan 45 kekayaan nasional. Artinya,
   jika populasi penduduk di Tanah Air diasumsikan mencapai
   261 juta, maka penduduk terkaya itu mencapai 261.000 pada
   2017.
   Para peserta upacara yang saya hormati,
   Dua masalah besar inilah yang tentunya sangat mengganggu
   rasa keadilan dan kebersamaan kita sebagai warga negara
   Indonesia. Bukankah Pancasila yang disampaikan Soekarno
   pada pidato di sidang BPUPKI 73 tahun silam itu secara tegas
   menyatakan bahwa,"Kita hendak mendirikan suatu negara
   “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu
   golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang
   kaya, – tetapi “semua buat semua”.
   Dalam menafsirkan pendapat Bung Karno itu, negara
   harusnya berperan sentral untuk menghadirkan kebersamaan
   "semua buat semua" tersebut. Dua masalah besar yang telah
   disajikan di awal pidato ini, sesungguhnya telah
   memperlihatkan ketidakmampuan pengelola negara untuk
   mewujudkan mimpi besar si Bung Besar Soekarno.
   Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan "semua buat
   semua" ketika uang negara yang harusnya bisa menciptakan
   lapangan pekerjaan atau perbaikan taraf hidup masyarakat
   bangsa ini ternyata disalahgunakan untuk kepentingan
   kelompok maupun golongan tertentu saja? Atau, sungguh
   sulit pula membayangkan terjadinya pemerataan ketika
   segelintir orang justru bisa mengendalikan pergerakan
   ekonomi di negeri ini?
   Ketika masalah dan pertanyaan kritis itu terus muncul,
   tentunya perlu dicarikan solusi. Rasanya juga tak perlu lagi
   kita harus terus bersilang pendapat terhadap dua persoalan
   besar bangsa ini. Sebagai solusinya adalah bagaimana
   menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam
   kehidupan sehari-hari. Kandungan nilai praktis Pancasila
   seperti taat dalam menjalankan ajaran agama, toleransi,
   hingga menumbuhkan sikap gotong royong, harusnya dapat
   diejawantahkan ke dalam bentuk sikap, perilaku dan tindakan
   para aparatur negara maupun masyarakat secara umum.
   Lalu ketika dua persoalan besar tadi masih saja menggejala
   maka ikhtiar yang bisa dilakukannya adalah melawan dengan
   cara menginternalisasikan nilai-nilai dari sila pertama hingga
   sila kelima Pancasila itu ke dalam wujud nyata. Mungkin saja
   hal ini terdengar teoritis dan klise. Tapi, percayalah hanya
   dengan cara membumikan dan mengamalkan Pancasila saja
   maka kelak terwujudnya Indonesia yang tangguh dan kuat
   sebagaimana dicita-citakan para founding father negeri ini.
   Lantas, dengan masih terseraknya masalah tadi maka
   sesungguhnya hal ini menjadi cerminan bahwa Pancasila itu
   belum terimplementasi secara sungguh-sunguh di dalam
   kehidupan bangsa ini. Selama ini, kita baru menempatkan
   Pancasila sebagai bentuk hafalan maupun jargon yang
   digunakan sebagai komoditas politik praktis saja. Meminjam
   istilah Bung Karno sewaktu berpidato di sidang BPUPKI,
   Pancasila belum menjadi philosofische grondslag
   sebagaimana yang dicita-citakannya.
   Akhirnya, dalam memperingati Hari Lahir Pancasila ini,
   kepada seluruh jajaran Universitas Darma Persada, termasuk
   

   View Slide

8. dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, saya ingin
   berpesan bahwa jika ingin bangsa ini menjadi besar maka
   hanya ada satu jalan, yakni membumikan nilai-nilai Pancasila
   itu ke dalam aktifitas bernegara dan berbangsa. Diskursus
   untuk itu rasanya sudah final dan sudah disepakati sejak
   lama. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana
   implementasinya.
   Wabillahit Taufiq Walhidayah,
   Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.
   

   View Slide