of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
Pemerintah telah berhenti menjadi kontributor utama dan langsung terhadap inflasi. Dibandingkan sektor ekonomi lainnya, ukuran sektor pemerintah naik tajam.
anggaran pada pertengahan pertama tahun 1960an dihitung dengan permintaan uang yang kemudian diatasi secara sederhana dengan mencetak lebih banyak uang. Awalnya, pada masa rezim orde baru, pemerintah memberlakukan "prinsip anggaran berimbang". Meskipun di dalam pengertian ekonomi konvensional pemerintah terus menjalankan defisit, peraturan anggaran yang seimbang telah benar- benar melekat sejak saat itu. Hal tersebut merupakan prinsip dari rezim, untuk menjelaskan mengapa stabilitas makroekonomi secara luas telah dicapai sejak akhir dekade 1960- an.
ukuran sektor pemerintah naik tajam. Sebagai bagian dari GDP, pendapatan pemerintah dan pengeluarannya dua kali lebih banyak sepanjang dekade 1975. Peningkatan tersebut telah menjadi penggerak pendapatan yang penting, sebagai awal arus bantuan dan dengan cepat menaikkan harga minyak yang memperbesar tabungan pemerintah. Kedua, pada pertengahan 1980-an, pendapatan domestik non- migas secara penting semakin meningkat. Ukuran pendanaan untuk membiayai pengeluaran mempunyai dua implikasi politik yang langsung dan penting; pemerintah pusat sampai sekarang ini mempunyai sumber disposal yang tidak terbayangkan, sehingga memperkuat kembali otoritas politiknya. Dan sampai dengan awal tahun 1980-an sebagian besar pendapatan pemerintah dinaikkan tanpa terasa, yang pada umumnya dibiayai oleh pembayar pajak dan konsumen minyak.
Dengan beberapa perkecualian, tujuan ini telah berhasil dengan baik. Inflasi menurun secara cepat dan mengejutkan pada akhir tahun 1960an dan kontrol dipertegas kembali setelah masing-masing episode inflasionari berhubungan dengan puncak harga minyak internasional. Pemerintah juga mampu mengurangi ketergantungannya pada bantuan asing selama periode bom minyak, tetapi keadaan tersebut kembali penting pada pertengahan tahun 1980an. Bukti yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dikaitkan dengan sejumlah pencapaian pada sisi pengeluaran tapi banyak pendapatan yang kurang maju. mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, meningkatkan distribusi income.