of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
krusial dan rawan KKN, pendapatan bersih yang legal dinaikkan sampai sangat tinggi, tetapi dihukum mati kalau masih berani memperjualbelikan kekuasaan/jabatannya. Jabatan-jabatan krusial ini meliputi jabatan Menteri sampai dengan Kepala Biro, juga Pimpinan Proyek, POLRI, Hakim, dan Jaksa. Penegak hukum harus segera memeriksa kembali semua perkara-perkara KKN terbesar yang masih belum kadaluwarsa.
: 1. Menyusun struktur kabinet yang optimal. Ini bisa berdampak adanya penggabungan dan/atau penghapusan lembaga kementerian. 2. Lembaga kementerian yang masih tetap dibutuhkan, struktur organisasi, jumlah personalia yang dibutuhkan, serta tugas pokok dan fungsinya dibuat optimal. 3. Perbandingan tingkat pendapatan bersih dari semua PNS dan TNI/POLRI dari golongan yang terendah sampai yang tertinggi dibuat adil. Langkah 4. Tingkat gaji yang perbandingannya sudah adil ini dinaikkan sampai sangat tinggi. Kalau masih berani melakukan KKN dihukum mati.
jangka panjang, pengentasan kemiskinan terkait erat dengan program transmigrasi. Oleh karena itu, program transmigrasi harus tetap dijalankan betapapun kecilnya kemampuan keuangan negara untuk itu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah gulung tikarnya UKM yang sifatnya industri rumah tangga akibat perubahan lingkungan. Oleh karenanya maka pengentasan kemiskinan terkait erat pula dengan program pengembangan UKM.
penderitaan akibat kemiskinan ini tidak dapat lain kecuali meneruskan berbagai santunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti beras miskin (Raskin), memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan minimal yang dibutuhkannya, dan membuatnya bebas dari praktik KKN dan kebocoran lainnya.
terjadi penciptaan lapangan kerja, misalnya melalui berdirinya perusahaan baru atau perluasan terhadap perusahaan yang telah ada. Perusahaan-perusahaan yang dikembangkan haruslah yang padat karya. Untuk mendukung itu, dalam kebijakan investasi pemerintah perlu memberikan insentif yang jelas terutama untuk investasi yang padat karya dengan ukuran yang jelas tentang apa yang diartikan dengan padat karya.
pembangunan fisik seperti infra struktur, sebanyak mungkin digunakan metode yang padat karya. Walaupun kondisi keuangan negara dirasa sempit, namun pengeluarannya masih relatif besar dibandingkan dengan pengeluaran sektor swasta. Oleh karenanya ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam mengurangi pengangguran. Jumlah pengangguran yang meningkat dan tetap bertengger pada angka yang tinggi disebabkan oleh karena belum bergairahnya kehidupan ekonomi yang disebabkan oleh banyak faktor.
tetapi dengan mudah dapat dihasilkan di dalam negeri diupayakan penyediaan insentif bagi investor yang mau membangun industri di dalam negeri. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR belum lama ini, seorang anggota Komisi IX DPR menyebutkan data-data impor sebagai berikut: 3,7 juta ton beras, 1,6 juta ton gula, 1,3 juta ton kacang kedelai, 4,5 juta ton gandum, 1,2 juta ton jagung, 450.000 ekor sapi, 30.000 ton tepung telur, 140.000 ton susu bubuk, US$ 1,5 milyar makanan olahan, 1,5 juta ton garam, 0,85 juta ton singkong dan 100.000 ton kacang tanah.
akan berkurang kalau investasi meningkat. Peningkatan investasi akan menciptakan lapangan kerja, selanjutnya meningkatkan daya beli dan kegairahan serta pertumbuhan ekonomi. Investasi tak kunjung datang karena lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum disebabkan karena KKN. Investasi juga dihadapkan pada kendala lemahnya daya saing Indonesia, sehingga para pengusahanya lebih memilih mengimpor barang-barang murah dari negara-negara lain, terutama dari RRC. Lemahnya daya saing disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi yang ujung-ujungnya juga disebabkan oleh banyaknya pungutan liar atau KKN.
kemampuan pemerintah menyediakan jasa pendidikan dan kesehatan, mutlak tidak dapat dihindarkan bahwa pemerintah harus menyediakan Pendidikan dan Kesehatan dengan harga semurah mungkin dengan kualitas setinggi mungkin. Ketidakmampuan pemerintah ini diisi oleh swasta yang merasa terpanggil memberikan jasa-jasa tersebut secara non profit. Oleh karenanya, maka yayasan-yayasan yang jelas- jelas dapat dibuktikan mewadahi maksud baik ini jangan lantas dipukul rata sebagai lembaga komersial dan harus dipajaki. Juga, jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan swasta ini didorong ke arah orientasi laba
warga negara yang merasa terpanggil mendirikan dan mengurus yayasan-yayasan non profit tersebut, maka penyediaan jasa pendidikan dan kesehatan dengan motif memperoleh laba dapat diterima selama tidak menjurus pada pembodohan publik. Pembodohan publik yang dimaksud adalah meng- eksploitasi keinginan dan kebutuhan manusia memperoleh pengakuan sebagai orang “terdidik” dan orang “pandai” dengan cara menjual ijasah kepada mereka. Program pendidikan hanya dijadikan tameng yang asal-asalan dan formalitas belaka. Hal yang demikian ini yang harus dicegah dengan berbagai pengaturan oleh pemerintah.
swasta terbatas pada pemaksaan jaminan mutu pendidikan yang harus meningkat terus. Dalam era globalisasi, tolok ukur mutu pendidikan jangan hanya level nasional, tetapi mutu pendidikan kita harus dapat dipersandingkan dengan mutu lembaga-lembaga pendidikan internasional. Dari aspek organisasi hendaknya pemerintah jangan “merusuhi” sektor swasta, terutama yang non profit, seperti adanya keinginan memaksakan masuknya orang-orang tertentu yang bukan pendiri maupun bukan pengurus dalam organisasi itu. Ini sangat mengganggu semangat para pendirinya dan akan menjadi counter productive.
yang perlu dilakukan adalah penghentian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan yang sejak dahulu untuk tanaman pangan seperti beras untuk fungsi lain, misalnya pertokoan atau hunian. Dengan aparat hukum yang sudah dibenahi tadi, pelanggarnya ditindak tegas dengan hukuman sangat berat. Lahan pertanian yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang tidak digarap sendiri dibeli paksa oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang, dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah menjadikannya milik bersama para petani penggarap yang dihimpun dalam suatu wadah, misalnya koperasi.
80% petani yang buruh tani hanya mendapat 1/5 hasil pertaniannya dari tuan-tuan tanah di perkotaan yang tidak bekerja sama sekali. Buruh tani yang hanya memperoleh 1/5 dari hasil garapannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya untuk hidup. Maka mereka mencari tambahan nafkah dengan mengerjakan apa saja. Setelah itupun masih harus hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi hidup mereka tiada bedanya dengan ketika masih dalam era penjajahan Belanda. Eksploitasi manusia oleh manusia Indonesia sendiri yang notabene sama-sama memiliki dan berhak atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya jelas tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena kita hampir 60 tahun lamanya merdeka dari penjajahan Belanda.
menjamin harga yang memadai bagi petani untuk dapat mencukupi kehidupannya. Caranya dengan memfungsikan BULOG yang dalam hal beras dan komoditi pertanian yang penting lainnya, kebijakannya mempertahankan harga yang cukup tinggi guna memberi pendapatan yang memadai kepada para petani. Bagaimana mekanisme kerja BULOG untuk mencapai semua tujuan ini sudah dirumuskan sejak awal BULOG didirikan, dan disempurnakan terus. Yang harus dijalankan sekarang BULOG dijaga kebersihannya dari KKN. Caranya dengan memberikan gaji tinggi kepada para pejabat BULOG, tetapi menghukumnya sangat berat pula kalau masih berani ber-KKN.
rakyat kecil dan ketahanan pangan sangat krusial. Oleh karenanya Presiden perlu bertindak tegas terhadap Bulog kalau terjadi kelalaian dan tidak berdisiplin dalam melaksanakan perannya. Kebijakan harga beras yang menjamin kehidupan yang layak bagi para petani tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengaturan lahan dalam kerangka yang lebih luas, atau kebijakan tata ruang.
dihasilkan oleh buruh tani yang dieksploitasi oleh tuan-tuan tanah. Kalaupun petani menggarap lahannya sendiri, luas lahan rata-rata hanya 0,3 hektar yang jelas tidak efisien dan tidak produktif, di samping pendapatan yang diperoleh juga sangat minimal. Namun kita pernah swasembada beras, dan di tahun 2003, jumlah produksi beras sebesar sekitar 93% dari kebutuhan nasional.
dalam kemiskinan. Ironisnya, justru mereka yang menyediakan beras untuk seluruh bangsa. Ini sangat tidak adil. Jadi dalam kontroversi tentang harga beras murah atau harga beras mahal, kebijakan Pemerintah hendaknya jelas, yaitu bahwa harga beras harus menjamin pendapatan yang layak bagi petaninya.
murah diberikan subsidi supaya mampu membeli beras secukupnya. Liberalisasi dalam perdagangan beras akan memusnahkan kemampuan memproduksi sendiri, sehingga pada akhirnya bangsa ini tergantung sepenuhnya pada impor. Ini sangat besar resikonya, karena total kebutuhan beras Indonesia merefleksikan persentase yang sangat besar terhadap volume perdagangan beras dunia. Sehingga untuk menutup kekurangan beras yang hanya 10% saja sudah tergolong angka yang sangat besar dilihat dari volume perdagangan dunia.
petani yang dimungkinkan oleh World Trade Organisation (WTO) dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara termaju dan terkaya yang memproteksi para petaninya. Rakyat miskin diringankan penderitaannya melalui kebijakan Raskin serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Lagi-lagi, kesemuanya harus dibuat bebas KKN, karena dalam kenyataannya banyak dana untuk tujuan ini tidak sampai kepada kaum miskin karena bocor dan menguap di tengah jalan.
unsada
wagnerbeethoven
uchinomasahiro
codeforeveryone
signer
miki_small_pin
jscottmo
ukky86
nonxxxizm
ange
matleenalaakso
ndevaul
movingcastal
jcasabona
zakiyama
speakerdeck
garrettdimon
lauravandoore
eitanlees
holman
tammyeverts
jnunemaker
irinanazarova
tanoku
paulrobertlloyd
