of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
Perkuliahan Outline Penulisan Materi Seminar Outline Pelaksanaan Seminar Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Keuangan Website Jadwal Perkuliahan 4 dadang-solihin.blogspot.com
UU Otonomi Daerah/ AD4170-A Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi Tahun Akademik : 2004/2005 Semester: VII Hari/Jam Pertemuan : Selasa, 18.30-21.00 R. Lab Akt Pengajar : Drs. Dadang Solihin, MA Email : [email protected] Web : www.dadangsolihin.com Konsultasi : Selasa, 07.30-08.00 dan 10.30-11.00 di R. Dosen Kamis, 18.30-19.00 di R. Dosen
UU 25/1999 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah. Adalah sangat sulit untuk merubah pola berpikir (mind set) daerah yang selama tiga dekade terpatronasi dan terkooptasi oleh Pusat dan dalam waktu singkat dituntut untuk menjadi mandiri, penuh inisiatif dan menghilangkan ketergantungan ke Pusat baik secara mental maupun finansial. Hal yang sama akan terjadi juga di jajaran birokrasi Pusat yang selama ini sudah terbiasa memposisikan diri sebagai patron dan menganggap Daerah sebagai klient mereka, tiba-tiba menjadi kehilangan previlage, dan harus memposisikan diri dalam kesetaraan dengan Daerah. Behaviour and attitude shift tersebut yang kiranya akan lama untuk merealisirnya.
UU 25/1999 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2001 tersebut, ternyata bukan saja telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam tatanan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang merupakan tantangan bagi semua pihak yang menginginkan otonomi daerah berhasil dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
diharapkan mampu, mengerti, memahami, dan dapat menganalisis berbagai teori, permasalahan, dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan proses desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
kelompok, sesuai dengan topik yang akan diseminarkan 2. Setiap kelompok terdiri dari 3 s.d 5 mahasiswa, dan akan mempresentasikan materi seminar di depan kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 3. Seminar akan dilaksanakan mulai pertemuan ke 9. Sedangkan pertemuan ke 1 s.d 8 akan diisi dengan serangkaian kuliah sebagai persiapan pelaksanaan seminar. 4. Penilaian akan berdasarkan kepada Kehadiran (20%); Makalah Kelompok (40%); Keaktifan di kelas dan seminar (20%); dan Proceeding Seminar Kelompok (20%).
kertas ukuran A4, dengan Margin: Top 1”; Bottom 1”; Left 1.25”; Right 1”; Line Spacing 1.5; Font: Times New Roman 12; Minimal 10 halaman. 2. Halaman Cover berurutan dari atas ke bawah terdiri dari: lambang Unsada, Judul Makalah, Seminar UU Otonomi Daerah/ AD4170-A; Di bawah Bimbingan Drs. Dadang Solihin, MA; Anggota Kelompok; Jurusan Akuntansi; Fakultas Ekonomi; Universitas Darma Persada; Jakarta; 2004 3. Makalah (Tidak usah dijilid): Halaman isi terdiri dari: 1. Pendahuluan; 2. Permasalahan; 3. Tinjauan Teori; 4. Analisa; 5. Kesimpulan dan saran; 6. Daftar Pustaka; 7. Tentang Tim Penyusun. 4. Proceeding Seminar (Sebaiknya dijilid): Yaitu makalah seminar setelah diadakan perbaikan, ditambah lampiran Notulensi dan Daftar Hadir peserta seminar.
akan presentasi dilaksanakan dengan sistem undian. 2. Kelompok pemakalah diwajibkan untuk berpakaian rapi dan resmi. Pria berdasi, wanita menyesuaikan. 3. Seluruh mahasiswa terutama anggota kelompok yang sedang mempresentasikan makalahnya harus memberikan kontribusi yang aktif selama berlangsungnya seminar. 4. Presenter dan Notulen adalah anggota kelompok pemakalah, sedangkan Moderator adalah anggota kelompok yang akan menyampaikan presentasi pada Minggu berikutnya.
(2002) “Panduan Lengkap Otonomi Daerah”, ISMEE, Jakarta 2. Allen,H.JB (1985), Enhancing Decentralisation for Developemnt, The Hague:IULA. 3. Bahl,R (Ed)(1981), Urban Government Finance; Emerging Trends, London:Sage 4. Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin (2001) “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 5. Cheema G.Shabbir, Dennis A. Rondinelli, Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications, 1983. 6. Cochrane,G.(1987), Policies for Strengthening Local Government in Developing Countries, World Bank. 7. Davey.K,(1979), Central-Local Financial Relations, University of Birmingham. 8. Devas,N (1986), Inter-Governmental Financial Relations in Indonesia, University of Birmingham. 9. Jackson,K.D and Pey.L.W (1980), Political Power and Communication in Indonesia, University of California Press.
The Hague:IULA 11. MacAndrew,C (1986), Central Government and Local Government in Indonesia, Oxford University Press. 12. Maddick.H (1983), Democracy, Decentralisation, and Development, Bombay: Asian Publishing House. 13. Mawhood.P (Ed) (1983), Local Government in the Third World, Chichester: John Wiley and Sons. 14. Ratnawati, Tri (2000) “Desentralisasi dan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia” 15. Riwu Kaho, Josep, “Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982. 16. Rondinelli, Nellis, and Cheema.(1984), Decentralisation in Developing Countries, World Bank. 17. Smith, B.C., Decentralization: The Territorial Dimension of the State. London: Asia Publishing House, 1985. 18. Suwandi, Made (2002), Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Pemda Yang Demokratis dan Efisien 19. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1968. 20. United Nations (1966), Local Government Personnel System, New York.
Daerah 2. UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 3. UU No. 34/1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta 4. UU No. 34/2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. UU No. 18/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam 6. UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi 2. PP No. 84/2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 3. PP No. 104/2000 Tentang Dana Perimbangan 4. PP No. 105/2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 5. PP No. 106/2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 6. PP No. 107/2000 Tentang Pinjaman Daerah 7. PP No. 108/2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 8. PP No. 109/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. PP No. 110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10. PP No. 114/2000 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 11. PP No. 115/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 12. PP No. 129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah 13. PP No. 151/2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 14. PP No. 1/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15. PP No. 2/2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. PP No. 20/2001 Tentang Pemberlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan ekonomi Terpadu 3. PP No. 39/2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi 4. PP No. 52/2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5. PP No. 56/2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6. PP No. 65/2001 Tentang Pajak Daerah 7. PP No. 66/2001 Tentang Retribusi Daerah 8. PP No. 69/2001 Tentang Kepelabuhanan 9. PP No. 70/2001 Tentang Kebandarudaraan 10. PP No. 76/2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa 11. PP No. 84/2001 Tentang Perubahan PP No 104/2001, Tentang Dana Perimbangan 12. PP No. 34/2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 13. PP No. 35/2002 Tentang Dana Reboisasi 14. PP No. 62 Tahun 2002 Tentang Tarip atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan 15. PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota 16. PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 2. Keppres No. 49/2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 3. Keppres No. 159/2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah 4. Keppres No. 157/2000 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Keppres No. 151/2000 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 6. Keppres No. 52/2000 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No. 22/99 dan UU No. 25/99 7. Keppres No. 5/2001 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota 8. Keppres No. 6/2001 Tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999 9. Keppres No. 10/2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan 10. Keppres No. 39/2001 Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil , Peralatan, Pembayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah
Pengelolaan Rumah Sakit Daerah 12. Keppres No. 74/2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah 13. Keppres No 131 / 2001 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 14. Keppres No 1 / 2003 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2003 15. Inpres No. 5/2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund 16. Keppres No. 34 / 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 17. Keppres No. 8/ 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2003 18. Keppres No. 9/ 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003 19. Keppres No. 10/ 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2003 20. Keppres No. 11/ 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2003 21. Keppres No. 28/ 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1999 22. Keppres No. 29/ 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan 2. Kepmendagri No. 64/99 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa 3. Kepmendagri No. 65/99 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan 4. Kepmendagri dan Otda No.16/2000 Tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 5. Kepmendagri dan Otda No.118 - 281 /2000 Tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 6. Kepmendagri dan Otda No.50/2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7. Kepmendagri dan Otda No.48/2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 8. Kepmendagri dan Otda No.47/2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi 9. Kepmendagri 41/2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah 10. Kepmendagri dan Otda No.8/2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/diangkat Menjadi Perangkat Desa 11. Kepmendagri dan Otda No. 17/2001 Tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
Produk-Produk Hukum Daerah 2. Kepmendagri dan Otda No. 23/2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 3. Kepmendagri No 36 / 2002 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat 4. Kepmendagri No 35 / 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah 5. Kepmendagri No. 47/2002 Tentang Pedoman Adminstrasi Desa 6. Kepmendagri No. 48/2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa 7. Kepmendagri No. 1/2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah 8. Kepmendagri No. 5/2002 Tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 9. Kepmendagri No. 29/2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10. Kepmendagri No. 27/2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah 11. Kepmendagri No. 16 / 2003 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah, Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Linkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 12. Kepmendagri No. 159 / 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan 13. Kepmendagri No. 158/ 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan 14. Kepmendagri No. 821.22-514 / 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Baru dilingkungan Depdagri
Tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 2. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.03/2000 Tentang Tatacara Pengaggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan 3. Keputusan Menteri Keuangan No. 141/KMK. 07/2001 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 4. Keputusan Menteri Keuangan No. 154/KMK. 07/2001 Tentang Bentuk dan Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah 5. Keputusan Menteri Keuangan No. 346/KMK. 07/2001 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RUU Tentang Perubahan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 6. Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK. 06/2001 Tentang Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2001 7. Keputusan Menteri Keuangan No. 344/KMK. 06/2001 Tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam 8. Keputusan Menteri Keuangan No. 368/KMK. 06/2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Provinsi Sumber Daya Hutan pada Departemen Kehutanan 9. Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK. 06/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2001 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 491/KMK. 02/2001 Tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Tahun 2001
Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Sebagai Dasar Pengesahan Dana Bagi Hasil Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 12. Keputusan Menteri Keuangan No. 655/KMK. 02/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.03/2000 Tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 13. Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK. 01/2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 99/KMK.07/2001 Tentang Penundaan Palaksanaan Pinjaman Daerah Keputusan Menteri Keuangan No. 344/KMK.06/2001 Tentang 14. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 06/2002 Tentang Penetapan ALokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003 15. Keputusan Menteri Keuangan No. 477/KMK. 07/2002 Tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2002 16. Keputusan Menteri Keuangan No. 471/KMK. 02/2002 Tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002 17. Keputusan Menteri Keuangan No. 308/KMK. 012/2002 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerrintah Pusat dan Daerah 18. SK MenPAN No. 125/M.PAN/4/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 8 Tahun 2003 dan PP 9 Tahun 2003 19. Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.07/2003 Tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 20. Keputusan Menteri Keuangan No. 579/KMK.07/2003 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 99/KMK.07/2001 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah 21. Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.07/2003 Tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepala Daerah Dalam Bentuk Hibah 22. Keputusan Menteri Keuangan No. 117/KMK.07/2003 Tentang Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Kebijakan TA 2003 Untuk Pengangkatan Pegawai Baru Kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota 23. Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK. 07/2003 Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah 24. Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK. 07/2003 Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2003
unsada
gmoriki
takehikohashimoto
asial_edu
codeforeveryone
signer
pokotyamu
martine
matleenalaakso
swwweet
zakiyama
jonyablonski
bkeepers
keavy
akosma
pauljervisheath
thoeni
lynnandtonic
mongodb
sugarenia
aki_iinuma
